hukumonline.com

Cari

Kamis, 17 Mei 2001

berita terakhir

Legal Standing Bagi SPI Menggugat Kasus Ancol Masih Jadi Pertanyaan
[17/05/01] Jakarta, hukumonline. Pada Kamis (17/05) ini, rencananya akan berlangsung sidang pertama gugatan class action Serikat pengacara Indonesia (SPI) terhadap pihak-pihak yang bertanggungjawab atas dugaan penyalahgunaan dana PT Pembangunan Jaya Ancol (PJA) oleh anggota DPRD DKI dan pemda DKI. Masalahnya, apakah SPI mempunyai legal standing untuk mengugat mereka secara class action?

[17/05/01]	Menaker Hanya Tunda Kepmenaker No. 78/2001, Buruh Ancam Mogok Masal
[16/05/01]	*Hasil Stress Test* BI Membaik**
[16/05/01]	Lanjutan Sidang Praperadilan Ja'far Umar Perintah Penangkapan Via Faksimili Tidak Berlandaskan Hukum
[16/05/01]	Perseteruan AriaWest Vs. Telkom AriaWest Telah Minta ICC Tunjuk Majelis Arbiter
[16/05/01]	RUU tentang Penyiaran Dikhawatirkan Pemberedelan Media Diberlakukan Lagi

fokus

Hibah, Antara Pemberian dan Penyuapan
[13/05/01]Ada fenomena yang cukup menarik dari laporan Komisi Pemeriksaan Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN) baru-baru ini. Fenomena itu bernama Hibah. Ia menjadi cukup menarik karena kata "hibah" ini banyak bermunculan di daftar kekayaan para pejabat negara kita, termasuk anggota MPR/DPR. Dan lebih menarik lagi, hibah ini berkaitan dengan asal muasal harta kekayaan para pemimpin di negeri ini.

[09/05/01]	Hukum Positif Dapat Bekerja dalam Mengantisipasi Cyberporn
[04/05/01]	Enam Jurus Koalisi untuk Mengawasi Hakim
[28/04/01]	Spin off Semen Gresik, Buah Simalakama bagi Pemerintah

hukumonline spesial

PPh Pasal 21 atas Penghasilan yang Diterima Oleh Pekerja Sampai Dengan Upah Minimum Propinsi atau Upah Minimum Kabupaten (Kepdirjen Pajak No:KEP-295/PJ/2001)
[16/05/01]Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan pekerja sampai dengan Upah Minimum Propinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dipersamakan dengan pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan pekerja sampai dengan Upah Minimum Regional yakni ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1997.

[14/05/01]	Penghapusan Piutang yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih (Kepdirjen Pajak No: KEP-238/PJ/2001)
[10/05/01]	Kepmen Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 78/2001 tentang Perubahan Kepmenaker No. 150/2000 tentang PHK, Pesangon, dan lainnya
[10/05/01]	Kepmen Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 77/2001 Mencabut Kepmenaker No. 171/2000 Yang Merubah Kepmenaker No. 150/2000 tentang PHK, Pesangon, dan lainnya

kolom

[08/05/01]
Todung Mulya Lubis:
Menuju Good Corporate Governance (II)

[08/05/01]
Todung Mulya Lubis:
Menuju Good Corporate Governance (I)

[23/04/01]
Ratna Batara Munti :
Kekerasan Seksual: Mitos dan Realitas

wawancara

[09/05/01]
:
Muljohardjo : Normalnya, Jaksa Tangani Dua Perkara Pertahun

[03/05/01]
:
Syamsul Maarif: Putusan KPPU Mengikat secara Hukum


I Home I Tentang Kami I Syarat dan Ketentuan I Privacy Policy I Redaksi I I Peta Situs I Lowongan I Iklan I
	Informasi yang tersedia di www.hukumonline.com tidak ditujukan sebagai suatu nasehat hukum, namun hanya memberikan gambaran umum terhadap suatu informasi atau permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Akses dan penggunaan situs ini tunduk pada Syarat dan Ketentuan � 2001.