[INDONESIA-L] KONTAN - Bung Rudy, I

From: apakabar@Radix.Net
Date: Fri Oct 15 1999 - 15:49:00 EDT


----- Forwarded message from apakabar@Radix.Net -----

From owner-indonesia-l@indopubs.com Fri Oct 15 18:47:32 1999
Return-Path: <owner-indonesia-l@indopubs.com>
Received: from mail1.radix.net (mail1.radix.net [207.192.128.31])
        by saltmine.radix.net (8.8.7/8.8.7) with ESMTP id SAA27906
        for <apakabar@saltmail.radix.net>; Fri, 15 Oct 1999 18:47:32 -0400 (EDT)
Received: from indopubs.com (indopubs.com [192.41.9.64])
        by mail1.radix.net (8.9.3/8.9.3) with ESMTP id SAA08097
        for <apakabar@saltmine.radix.net>; Fri, 15 Oct 1999 18:47:32 -0400 (EDT)
Received: from localhost (indopubs@localhost) by indopubs.com (8.8.5) id QAA25223; Fri, 15 Oct 1999 16:47:10 -0600 (MDT)
Received: by indopubs.com (bulk_mailer v1.9); Fri, 15 Oct 1999 16:47:04 -0600
Received: (indopubs@localhost) by indopubs.com (8.8.5) id QAA25180; Fri, 15 Oct 1999 16:46:54 -0600 (MDT)
Date: Fri, 15 Oct 1999 16:46:54 -0600 (MDT)
Message-Id: <199910152246.QAA25180@indopubs.com>
To: indonesia-l@indopubs.com
From: apakabar@Radix.Net
Subject: [INDONESIA-L] KONTAN - Bung Rudy, Ini Rapormu
Sender: owner-indonesia-l@indopubs.com

X-URL: http://www.kontan-online.com/04/04/politik/pol1.htm
   
   EDISI 4/IV Tanggal 18 Oktober 1999
   
                          Bung Rudy, Ini Rapormu!
             Mengintip pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie
                                      
   Eddy Suprapto, Budi Arie Setiadi, Ahmad Febrian, Hendrika Yunapritta,
                               Titis Nurdiana
                                      
   Beban pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie di hadapan sidang MPR
   cukup menguras energi. Bisa-bisa nasib pertanggungjawaban itu sama
   dengan Nawaksara-nya Presiden Soekarno; tapi bisa pula membuat pamor
   Habibie makin mencorong.
   
   Keinginan manusia memang terkadang muluk. Tapi, apakah keinginan itu
   kesampaian, sang nasib lah yang menentukan. Bung Rudy, yang satu
   setengah tahun terakhir ini menjabat presiden RI, pernah berujar,
   "Saya ingin mengakhiri jabatan dengan indah." Sayangnya, di Indonesia,
   berakhirnya jabatan sering tidak indah. Yang dirasakan indah itu
   adalah mempertahankan jabatan sebisa mungkin.
   Tak mengherankan bila putra Gorontalo yang besar di Parepare ini
   ngebet betul masuk kembali ke bursa calon presiden di abad milenium.
   Cuma, dibandingkan dengan calon presiden lainnya, Bung Rudy harus
   melewati ujian akhir yang menentukan: pertanggungjawaban presiden yang
   harus dibacakan dalam sidang MPR, 14 Oktober malam. Kalau saja anggota
   MPR menolak, peluang Bung Rudy berat lah sudah.
   Namun, pakar pesawat terbang yang jenius itu punya tim All The
   President's Men yang sedia banting tulang merumuskan
   pertanggungjawabannya. Mereka siap dengan berbagai argumentasi dan
   terobosan. Jalan untuk mempertahankan tampuk kepemimpinan secara mulus
   sudah dipersiapkan dengan seksama. Coba simak isi sebuah buku kecil
   yang diberi judul Data dan Fakta 512 Hari Perjalanan Kabinet Reformasi
   Pembangunan. Laporan itu memang penuh dengan berbagai keberhasilan di
   bidang ekonomi, yang terdiri dari sepuluh item. Mulai dari nilai tukar
   rupiah, inflasi, suku bunga deposito, impor beras, peran Bulog dalam
   pengadaan beras, kemandirian Bank Indonesia, penghapusan monopoli
   perdagangan, ekonomi kerakyatan, pertumbuhan ekonomi, dan perlindungan
   konsumen.
   
   - Kurs Rupiah
   Menurut Habibie, pada awal 1998 nilai rupiah mengalami penurunan
   tajam. Bahkan pada minggu ketiga Januari 1998 nilai rupiah sempat
   terperosok ke angka 15.500 per dolar. Namun, sejak Juni 1998, sebulan
   Habibie jadi presiden, nilai tukar rupiah bisa menguat kembali ke
   sekitar angka Rp 7.300 hingga akhir 1998. Kemudian, pada semester
   pertama 1999 rupiah relatif stabil di rentang Rp 8.000 dan Rp 9.000
   per dolar. Dan sejak Juni 1999, ketika pemilu sukses, nilai tukar
   rupiah makin mantap, dolarnya bisa dikekang di bawah harga Rp 8.000.
   
   - Suku Bunga
   Menurut laporan itu, upaya mendongkrak rupiah terutama didukung dengan
   memberi pilihan yang lebih menarik kepada masyarakat agar menyimpan
   dana mereka di bank. Bank Indonesia kemudian menawarkan tingkat suku
   bunga deposito 70%. Hasilnya, beberapa waktu kemudian nilai tukar
   rupiah bisa menguat, sehingga ini sangat membantu kegiatan dunia
   industri yang masih menggunakan komponen impor. Lebih lanjut
   dikatakan, sekarang ini bunga deposito sudah turun kembali pada
   tingkat di bawah 15%. Cuma, banyak pengamat, di antaranya Theo F.
   Toemion yang kini menjadi anggota DPR dari PDI Perjuangan, justru
   mengkritik kebijakan suku bunga ultratinggi, 70%, "Seluruh sektor
   ekonomi jadi runtuh," kata Theo.
   
   - Inflasi
   Sang teknolog ini tak lupa menunjuk warisan rezim sebelumnya yang
   membuat inflasi dari triwulan I sampai triwulan III tahun 1998
   rata-rata 8,4% per bulan, totalnya 75,4% per tahun. Sedangkan periode
   yang sama tahun ini inflasinya bisa ditekan 0,002% atau 0,00018% per
   bulan. Bila pada Mei 1998 inflasinya 5,24%, bulan yang sama pada tahun
   1999 malah deflasi, -0,28%. Penurunan inflasi secara kuantitatif ini,
   menurut Habibie, bisa menepis kekhawatiran bahwa seusai ia dilantik
   harga jadi melambung.
   
   - Pertumbuhan
   Habibie senang, pertumbuhan ekonomi yang -14% pada triwulan IV 1998
   dapat dikendalikan hingga triwulan IV tahun 1999 ini. Pada triwulan II
   tahun 1999, pertumbuhan tak lagi negatif, mencatat angka 1,8%. Ia
   memperkirakan, pertumbuhan ekonomi akan terus positif sejak triwulan
   III tahun 1999.
   
   - Impor Beras
   Selama periode April 1998-Maret 1999, pemerintah menaikkan harga dasar
   gabah sebanyak tiga kali. Harapannya, produksi beras naik, dan secara
   bertahap pemerintah mulai membatasi impor beras. Artinya, pemerintah
   bisa mengatakan stok beras cukup, petani mendapat subsidi, dan
   konsumen mendapatkan harga yang murah dengan sistem silang pembelian
   beras dari luar negeri.
   
   - Kemandirian BI
   Presiden Habibie menyodorkan kegemilangannya dalam menata dunia
   perbankan dengan memberikan opsi kemandirian Bank Indonesia (BI).
   Pemerintah, katanya, tidak lagi bisa mempengaruhi atau melakukan
   intervensi terhadap kebijakan BI. Hal ini dikukuhkan dengan UU No.
   23/1999 tentang Bank Indonesia.
   Sayangnya, pernyataan dan peraturan itu tidak bunyi. Belum lagi
   selesai pembahasan UU BI, dunia perbankan kita dipermalukan dengan
   mencuatnya skandal Bank Bali. Kalau memang BI mandiri, tentu tidak
   akan terjadi penarikan dana Bank Bali karena rekeningnya dalam
   pengawasan BI. Sayang, skandal Bank Bali tidak dikupas dalam laporan
   itu. Padahal skandal Bank Bali inilah yang membuat kepercayaan dunia
   internasional makin anjlok terhadap Indonesia. "Saya secara pribadi
   tidak akan menerima pertanggungjawaban Habibie kalau tidak menjelaskan
   masalah Bank Bali," kata Zarkasih Noer, anggota MPR yang juga Ketua
   DPP PPP.
   
   - Ekspor-Impor
   Di bidang impor, secara bertahap semua restriksi impor yang bersifat
   tarif dan nontarif dihapuskan. Di bidang ekspor, secara bertahap semua
   hambatan ekspor dihapus pula. Tapi, bagaimana pelaksanaannya?
   
   - Ekonomi Kerakyatan
   Di zaman Presiden Habibie, konsep ekonomi kerakyatan memang mengemuka.
   Ekonomi kerakyatan menjadi populer, lantaran satu sumber krisis yang
   menjadikan ekonomi terpuruk adalah praktek tidak sehat yang dilakukan
   pelaku ekonomi berskala besar, termasuk berkolusi dengan birokrat
   pengambil keputusan. Karena itu, Presiden Habibie mendorong
   berkembangnya kelompok ekonomi yang dilakukan para pengusaha kecil,
   menengah, dan koperasi. Pemberdayaan pada ekonomi kerakyatan ini
   dibuktikan dengan mengucurnya kredit senilai Rp 10,8 triliun tahun
   1998/1999 dengan 17 skema kredit. Sedangkan kredit usaha tani naik
   dari Rp 344,3 miliar tahun 1997/1998 menjadi Rp 4 triliun pada
   1998/1999.
   Lalu, apa kata para anggota Majelis mengenai hal ini? Laporan Presiden
   Habibie sepintas dilihat memang mengkilap. Toh, Wakil Ketua DPR
   Khofifah Indar Parawansa malah mengkritik kebijakan ini, karena dana
   yang terpakai untuk kredit KUT dan dana yang menguap itu tidak
   sebanding. "Ekonomi kerakyatan bukan membagi-bagikan duit, tapi harus
   memberikan pelatihan manajerial sekaligus," ujarnya.
   Memang, seperti juga anak sekolah, semua tentu ingin rapornya bagus.
   Bahkan Habibie inginnya summa cumlaude seperti nilai kelulusannya di
   Jerman. Tapi, sebagai pemimpin politik di negeri yang tengah dilanda
   krisis ini, sungguh sulit meraih nilai biru. Bahkan, kalau mau jujur,
   banyak pula angka merah di rapor Saudara Presiden.
   Sebutlah soal pelaksanaan HAM. Banyak pihak menyebutkan, selama
   berkuasa Habibie seolah membiarkan pelanggaran HAM terjadi, baik itu
   penghilangan nyawa seseorang, harta benda, dan penghilangan keturunan.
   Padahal amanat MPR, lewat Tap MPR yang kemudian dituangkan ke dalam UU
   HAM, telah menetapkan tentang pelaksanaan HAM. Kenyataan yang terjadi
   adalah kekerasan demi kekerasan, mulai dari kasus Banyuwangi, Ambon,
   Aceh, Semanggi I, dan Semanggi II. Kenyataan ini, menurut Presiden
   Partai Keadilan Nur Mahmudi Ismail, merupakan kegagalan dari Habibie.
   "Termasuk kerusuhan yang bersifat SARA dan ancaman disintegrasi,"
   tandas tokoh Poros Tengah ini.
   Masalah lain yang juga jeblok bagi Habibie adalah status hukum
   Soeharto, mantan presiden. Dengan keluarnya SP3 dari kejaksaaan,
   artinya pengusutan kasus itu ditutup. Maka terjawab sudah tugas yang
   diberikan MPR untuk mengusut Soeharto. Ini bisa menjadi ganjalan besar
   bagi Habibie. Beberapa sumber KONTAN di DPR mengatakan bahwa sebelum
   dikeluarkannya SP3, Habibie meminta satu orang anggota MPR melihat
   kondisi kesehatan Soeharto yang sudah parah. Dengan kesehatan yang
   tidak memungkinkan, Presiden Habibie meminta pertimbangan anggota MPR
   untuk menghentikan penyidikan pada Soeharto. Tapi, terobosan Habibie
   ini sangat spekulatif, karena malah bisa menguatkan tudingan bahwa
   Rudy ternyata tetap memayungi bekas bos yang membesarkannya, Soeharto.
   Selanjutnya, orang bisa mempertanyakan komitmen Habibie untuk mengusut
   tuntas kasus-kasus KKN para kroni dan para koruptor lainnya. Sayang,
   Presiden Habibie malah hanya memamerkan keberhasilan aparatnya
   menyelamatkan uang negara sekitar Rp 31,9 triliun dan US$ 2 miliar.
   Dari laporan ini beberapa fraksi di MPR merasa sangat gamang, apakah
   akan dilakukan penolakan atau diterima. Menurut Khofifah, "Secara
   pribadi sulit saya menerima pertanggungjawaban semacam itu. Kalau
   nilainya di bawah lima, masak lulus?" Sebaliknya, tentu saja barisan
   pendukung Habibie menginginkan anggota MPR bisa menerimanya dengan
   lega hati. "Seharusnya anggota Majelis tidak memberi judgement awal
   sebelum mendengar pidato Habibie," kata Dewi Fortuna Anwar, penasihat
   utama Habibie.
   Apa pun penilaian dewan terhadap Presiden Habibie, kita merasa miris
   bila demi kekuasaan itu proses demokratisasi dan pemberdayaan hukum
   cuma menjadi topeng semata. Kalau itu yang dipertahankan, rezim Orde
   Baru bakal berlanjut terus, episode demi episode.
   
   MPR Mencongkel Kerikil
   
   Kerikil dalam sepatu, atau duri dalam daging, ternyata sulit
   dicongkel. Perjanjian tripartit antara Portugal, Indonesia, dan PBB 5
   Mei 1999 memang menyebutkan bahwa setelah jajak pendapat otoritas
   diserahkan kepada PBB. Tapi, itu bukan berarti nasib Timtim begitu
   saja bisa langsung bebas merdeka. Sebab, ternyata ada satu pasal di
   konstitusi Portugal yang menyebutkan Timtim masuk dalam wilayah
   otorita jauhnya. Maka, biarpun anggota MPR RI - setelah berdebat
   panjang dan penuh unek-unek - akhirnya menerima hasil jajak pendapat,
   tapi mendesak PBB agar pasal tentang Timtim di konstitusi Portugal itu
   dicopot. Tanpa itu, Pemerintah Indonesia pun enggan melepas Timtim
   melalui Tap MPR.
   Anggota MPR rupanya khawatir. Kalau saja sidang MPR kali ini
   mengeluarkan Tap pelepasan Timtim, ada kemungkinan Portugal dengan
   bantuan Australia serta komunitas internasional akan menjadikan Timtim
   negara jajahannya. Nah, setelah berdebat panjang, para anggota Panitia
   Ad Hoc akan menyerahkan keputusan ke sidang paripurna.
   Bagaimanapun, anggota MPR sudah merasa di-fait accompli presiden. Dan
   keputusan yang mengambang ini makin menyudutkan kedudukan Presiden
   Habibie yang sebelumnya melangkah dengan berani untuk melakukan jajak
   pendapat di Timtim. Perhitungan semula bahwa pihak prointegrasi akan
   memenangi jajak pendapat ternyata hasilnya berbalik 180 derajat.
   Sulitnya MPR mengambil ketetapan ini agaknya menyiratkan adanya
   penolakan pertanggungjawaban Presiden Habibie dalam soal Timtim.
   Tentu kalangan TNI lah yang paling kecewa karena harus melepas Timtim.
   Namun, menurut Ketua Fraksi ABRI Letjen Hari Sabarno, kita tidak bisa
   tidak mengakui jajak pendapat. Apalagi kenyataannya pihak
   prokemerdekaan menang sangat telak, bukannya menang tipis. "Kalau kita
   mundur akan dikutuk komunitas internasional. Makanya kita harus
   berpikir rasional. Senang atau tidak, ya terpaksa kita harus melepas,"
   kata Hari Sabarno.
   Memang, melepas Timtim itu pahit. Tapi Indonesia tidak bisa mundur
   lagi lantaran pertimbangan emosional. "Penghormatan terhadap
   persetujuan internasional yang perlu kita kedepankan. Kalau memang
   rakyat Timtim sudah memutuskan kemerdekaannya kita pun perlu
   menghormati keputusan mereka," katanya.
   
   [LINK] [LINK] [LINK]

----- End of forwarded message from John A MacDougall -----

----- End of forwarded message from apakabar@Radix.Net -----