Datum: Sat, 8 May 1999 01:38:28 +0700

PERAN NASUTION DALAM ANTAR SOEHARTO KE PUNCAK KEKUASAAN
Oleh: Sulangkang Suwalu

„Tangan mencencang, bahu memikul“ merupakan sebuah peribahasa yang cukup terkenal. Artinya bila kita berbuat sesuatu, kita harus siap untuk memikul konsekuensinya dari perbuatan kita itu. Perbuatan itu bisa dalam waktu yang lama disembunyikan, dapat diputar-balikan, namun seperti kata peribahasa yang lain „Sepandai-pandai menyembunyikan bangkai di tengah rumah akhirnya bau yang busuk akan tercium juga“.

Demikian jugalah dengan dalang G30S. Telah 34 tahun dalang yang sesungguhnya tetap tertutup dan ditutup-tutupi dan dijadikanlah PKI sebagai kambing hitam dari peristiwa tsb. Tetapi makin lama hal yang sesungguhnya makin terbuka juga, apalagi setelah napol G30S terakhir dibebaskan. Banyak yang kebakaran jenggot, katir PKI bangkit kembali. Dan mereka akan diadili.  Yang kebakaran jenggot ini termasuk jenderal Nasution. Inilah yang dikatakan Nasution.

NASUTION BENARKAN SOEHARTO YANG DISALAHKAN PRESIDEN SOEKARNO
Dalam acara keterangan pers mengenai bangkitnya para tokoh PKI, Nasution minta kepada pihak-pihak yang dipersalahkan akibat peristiwa G30S untuk tidak melakukan pembalasan dendam, karena akan berbuntut kepada pembalasan lagi.
Menurut Nasution saat ini ada upaya pemutar balikan sejarah. Hal ini semakin mencemaskan ketika dirinya mengetahui bahwa para tokoh PKI telah membentuk Yayasan Penelitian korban pembunuhan tahun 1965/1966.

Yang menarik, kendati mengakui memiliki banyak perbedaan dengan Soeharto, tapi untuk masalah G30S, Nasution membenarkan tindakan Soeharto membubarkan PKI pada 12 Maret 1966.

„Dan tindakan Soeharto itu disalahkan oleh presiden karena Supersemar itu menurut Bung Karno adalah tekhnis pengamanan, bukan untuk tindakan membubarkan PKI“. Demikian Nasution.

Jelasnya, meski Presiden Soekarno menyalahkan Soeharto membubarkan PKI dengan menggunakan Supersemar, karena Supersemar itu hanya mengenai tekhnis pengamanan, namun Nasution membenarkan Soeharto, meski tindakan 5oeharto itu bertentangan dengan garis yang ditentukan Presiden Soekarno.

Pembenaran Nasution atas tindakan Soeharto membubarkan PKI, adalah untuk melapangkan jalan bagi penggulingan Presiden Soekarno dari kekuasaannya dan mengantarkan Soeharto ke puncak kekuasaan.
Lebih lanjut mari lah kita simak pengakuan Nasution agar Soeharto menggunakan Supersemar untuk membentuk Kabinet Darurat.

NASUTION USULKAN SOEHARTO KABINET DARURAT
AH Nasution melalui Tempo (15 Maret 1986) mengemukakan bahwa hari-hari menjelang keluarnya Supersemar, saya sudah tidak menjabat apa-apa lagi. Saya lebih banyak di rumah, sambil mengikuti suasana politik. Tapi toh, banyak tokoh-tokoh, perwira AD yang datang ke rumah.

Saya tahu persis, Basuki Rakhmat, M Jusuf dan Amir Machmud dari Bogor membawa Supersemar itu langsung ke rumah Soeharto di jalan Agus Salim, Jakarta. Jenderal Soeharto waktu itu tengah sakit. Begitu memperoleh Supersemar, Soeharto langsung bangkit dari tempat tidurnya. Kalau tak salah, ia pergi ke Kostrad. Tapi, yang pasti sebelum pergi Soeharto menelepon isteri saya. Karena itu mohon restu. Lalu isteri saya merestui.

Waktu itu rapat di Kostrad, Soeharto duduk berdampingan dengan Mayjen Sutjipto, yang waktu itu menduduki jabatan G-5 KOTI, dan Kastaf Peperti.  Ketika rapat sedang berlangsung, kepada Sutjipto ini lah pertama kali ditunjukkan oleh Soeharto. „Ini sudah cukup dipakai untuk membubarkan PKI,“ ujar Sutjipto setelah membacanya. Maka rapat yang memang antara lain membicarakan pembubaran PKI, merasa sudah punya kekuatan, yaitu Supersemar.

Pada 12 Maret itu, Sutjipto menemui saya di jalan Teuku Umar. Ia menceritakan keputusan rapat malam kemarin. Saya kemudian bersama Sutjipto pergi ke rumah Soeharto. Saya datang membawa usul-usul secara tertulis untuk Soeharto, antara lain „Kamu sudah cukup posisi untuk membentuk Kabinet Darurat“. Soeharto, menjawab lisan, „Wah itu wewenang Bung Karno, bukan wewenang saya“. Saya mengatakan, sayalah nanti yang akan membantu Soeharto.  Soeharto terdiam. Demikian Nasution.

Usul tertulis Nasution agar Soeharto membentuk Kabinet Darurat, menunjukkan kuatnya keinginan Nasution guna menyingkirkan Soekarno sebagai Presiden.  Rupanya Soeharto ketika itu menyadari wewenangnya hanya mengenai tekhnis keamanan. Tentu saja kesediaan Nasution untuk membantunya, juga berpengaruh kepada Soeharto untuk melangkah lebih lanjut menggunakan Supersemar tsb.  Meskipun 13 Maret 1966 Presiden Soekarno mengutus Dr J Leimena dan di dampingi Brigjen KKO Hartono mendatangi Jenderal Soeharto di rumahnya, dengan membawa sepucuk surat yang isinya mengoreksi keputusan Soeharto membubarkan PKI itu.

Tampaknya karena Soeharto yakin, bahwa ia akan mendapat bantuan dari Jenderal Nasution, maka kepada Dr Leimena, Soeharto berpesan, „Sampaikan pada Bapak Presiden, semua yang saya lakukan atas tanggungjawab saya sendiri“ (AM Hanafi Menggugat, hal: 14-15).

NASUTION SULAP MPRS JADI MPR
Atas tanggungjawabnya sendiri, jenderal Soeharto meneruskan gerakannya menangkap 15 orang menteri, termasuk Subandrio, dan kemudian menangkap dan memenjarakan 105 anggota DPRGR/MPRS pendukung Presiden Soekarno, baik dari PKI, Partindo, PNI dan sebagainya. Anggota-anggota DPRGR/MPRS yang ditangkap itu kemudian diganti dari KAMI/KAPPI dan dari kesatuan aksi lainnya yang diorganisasi tentara.

Padahal Soeharto bukan Presiden dan karena itu sesungguhnya tidak berhak mengangkat anggota DPRGR/MPRs. Soeharto berani mengangkatnya, karena bedil berada ditangannya. Dengan demikian lahirlah DPRGR/MPRS sulapan.
Khawatir Supersemar akan dicabut Presiden Soekarno, karena telah dimanipulasi, maka buru-buru Jenderal Nasution, yang kini telah menjadi Ketua MPRS (sulapan) membawa Supersemar itu ke Sidang Umum MPRS tanpa sepengetahun Presiden Soekarno, yang mengeluarkan Supersemar itu. Pada 21 Juni 1966 keluarlah Ketetapan MPRS No IX tentang Supersemar. Dengan adanya Ketetapan MPRS tersebut, maka Presiden Soekarno tidak bisa lagi mencabut Supersemar. 

Berikutnya dari MPRS (sulapan) itu keluar pula Ketetapan MPRS No XXV tertanggal 5 Juli 1966 yang menyatakan PKI sebagai partai terlarang, juga larangan menyebarkan Marxisme-Leninisme atau Komunisme.
Untuk mengkonsolidasi lebih lanjut kekuasaan de-facto yang sudah berada di tangan Jenderal Soeharto, maka dengan alasan Presiden Soekarno melanggar GBHN, karena tak mau membubarkan PKI, maka DPRGR (sulapan) meminta supaya diselenggarakan SU MPRS. Padahal GBHN yang berlaku ketika itu ialah GBHN Manipol, yang justru membubarkan PKI bertentangan dengan GBHN, karena GBHN persatuannya berbasiskan Nasakom.

Meski usul untuk mengadakan SUI MPRS adalah bertentangan dengan GBHN itu sendiri, namun karena Ketua MPRS (sulapan) berkepentingan segera tergulingnya Presiden Soekarno dari kekuasaannya, maka dipenuhinyalah permintaan DPRGR dan diselenggarakan SUI MPRS dari 7 Maret 1967 sampai dengan 12 Maret 1967.

Nasution rupanya menyadari bahwa dengan MPRS hasil Dekrit Presiden Soekarno kembali ke UUD 1945 tertanggal 5 Juli 1959, tak akan dapat menggantikan Presiden Soekarno. Karena menurut Amanat Kenegaraan Presiden Soekarno tertanggal 10 November 1960, MPRS tak berwenang merubah UUD dan memilih Presiden dan Wakil Presiden. Hal itu dapat diketahui dengan membaca buku yang ditulis JK Tumakaka „Membangun Sistem masyarakat Pancasila“.
Maka fungsi MPRS harus diubah lebih dulu jadi MPR hasil Pemilihan Umum.  Presiden Soekarno yang masih resmi dan sah sebagai Presiden, tak akan merubah fungsi MPRS aebagai alat revolusi. Dengan mengabaikan Amanat Kenegaraan 10 November 1960 dari Presiden Soekarno, maka Nasution melalui pidato Pembukaan SUI MPRS tertanggal 7 Maret 1967 menyatakan:

„Sidang Umum I, II, III berbeda dengan SU IV. Tiga SU masih berdasarkan Penpres, dan wewenangnya pada azasnya masih dibatasi kepada penentuan GBHN saja, dan tidak mewujudkan pasal-pasal UUD 1945 sepenuhnya, dimana MPRS adalah pemegang kedaulatan rakyat, yang menetapkan atau mengubah UUD, memilih Presiden dan Wakil Presiden dll wewenang kedaulatan, yang UUD jelaskan sebagai satu-satunya kekuasaan negara yang tak terbatas.
„Dengan SU IV ini telah kembali ke MPRS, maupun Presiden, DPR, kekuasaan kehakiman dan kekuasaan pemerintahan pada posisi wewenang menurut UUD 1945 dan bukan lagi menjadi pembantu Presiden/PBR sebagai hakikat sebelum itu“ (Memenuhi Panggilan Tugas, jilid 7, hal: 163). Demikian Nasution.

Tindakan Nasution mengubah fungsi MPRS sebagai pembantu presiden menjadi MPR, hanya dengan sebuah pidato Pembukaan SUI MPRS, seakan-akan Nasution telah jadi presiden, padahal ia bukan presiden dan Soekarno masih sebagai Presiden RI yang sah pada 7 Maret 1967, adalah tindakan yang tidak konstitusional. Semuanya itu adalah guna memberi peluang kepada Soeharto untuk jadi presiden.

Sidang MPRS (sulapan) telah disulap lebih lanjut oleh Nasution menjadi MPR.
Padahal Pemilihan Umum untuk MPR belum ada. Dari MPRS yang demikian lah lahir Ketetapan MPRS No XXXIII/MPRS/1967 tentang pencabutan kekuasaan pemerintahan negara dari Presiden Soekarno dan Ketetapan MPRS No VXXXVI/MPRS/1967 yang menyudahi ajaran-ajaran Soekarno.

Dengan Ketetapan MPRS No XXXIII/MPRS/1967 maka secara definitif kekuasaan tidak lagi pada Presiden Soekarno dan penggulingan Soekarno dari kekuasaan telah berlangsung dan Soeharto telah menjadi orang pertama di Indonesia.  Peranan jenderal Nasution cukup menentukan dalam mengantarkan Soeharto ke puncak kekuasaan.

KESIMPULAN
Karena itulah mudah dimengerti bila Nasution merasa cemas dengan telah berdirinya Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan Tahun 1965/1966 yang akan meminta pertanggungjawaban Soeharto. Meminta pertanggungjawaban Soeharto tentu dirinya juga tak akan luput karena peranan dirinya sangat menentukan untuk sampainya Soeharto ke puncak kekuasaan. Tangan mencencang bahu memikul.

Sebenarnya tak ada alasan cemas bagi Nasution dengan berdirinya Yayasan Penelitian korban pembunuhan tahun 1965/1966 itu. Karena tujuannya ialah untuk menegakan peradaban di Indonesia, agar jangan sampai golongan lain mengalami pembantaian pula, seperti yang dialami anggota dan simpatisan PKI.
 

Untuk kemanusiaan, keadilan dan kebenaran.***
 

www.munindo.brd.de