PERSOALAN KEUANGAN YANG BELUM TERSELESAIKAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT HONGARIA

Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 7 TAHUN 1968 (7/1968)

Tanggal: 16 JANUARI 1968 (JAKARTA)

Kembali ke Daftar Isi


Tentang: MENGESAHKAN "PROTOKOL TENTANG PERSETUJUAN MENGENAI PERSOALAN-PERSOALAN KEUANGAN YANG BELUM TERSELESAIKAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT HONGARIA

KAMI, PD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca:

Surat Menteri Luar Negeri tanggal 1 Desember 1967, No. 10046/67/25 perihal Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia mengenai pengesahan protokol/persetujuan rescheduling hutang-hutang antara Republik Indonesia dan Bulgaria, Hongaria, Cekoslowakia dan Republik Demokrasi Jerman.

Menimbang:

a. bahwa protokol tentang Persetujuan mengenai persoalan- persoalan keuangan yang belum terselesaikan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Hongaria yang telah ditanda-tangani diBudapest pada tanggal 16 September 1967;
b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak ada keberatan untuk mengesahkan Protokol tersebut pada huruf a diatas.

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) dan pasal 11 Undang-undang Dasar 1945;

2. Ketetapan M.P.R.S. No. XXXIII/MPRS/1967;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 171 tahun 1967 yo. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 163 tahun 1966;

4. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta tertanggal 22 Agustus 1960 No. 2826/HK/60;

Mendengar:

Sidang Kabinet Ampera Republik Indonesia pada tanggal 8 Nopember 1967.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : *28569 Pertama: Mengesahkan "Protokol tentang persetujuan mengenai persoalan-persoalan keuangan yang belum terselesaikan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Hongaria, yang telah ditanda-tangani di Budapest pada tanggal 16 September 1967", sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Kedua : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada hari tanggal ditetapkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan nengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya kedalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Salinan Keputusan Presiden ini disampaikan kepada :

1. Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong,

2. Para Menteri,

3. Sekretaris Jenderal Departemen Luar Negeri,

4. Kepala Biro Hukum & Konsuler Departemen Luar Negeri,

5. Drs. Oey Beng To (B.N.I. Unit I),

6. Kolonel Slamet Haryanto, Hankam.

Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 16 Januari 1968. Pd. Presiden Republik Indonesia,

SOEHARTO Jenderal T.N.I.

Diundangkan di Jakarta, pada tanggal, 16 Januari 1968 Kabinet Ampera Republik Indonesia. Sekretaris.

SUDHARMONO S.H. Brigjen T.N.I.

--------------------------------

CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar. Lampiran-lampiran ini terdiri dari beberapa halaman yang ditampilkan sebagai satu berkas. Apabila anda ingin mendapatkan gambar berikutnya klik dua kali pada gambar di bawah ini.

TABULAR OR GRAPHIC MATERIAL SET AT THIS POINT IS NOT DISPLAYED.

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1968 YANG TELAH DICETAK ULANG