BERITA UTAMA

Rabu, 27 Juli 2005

440_garis_atas.gif (100 bytes)
Terbesar untuk Sektor Pendidikan
Pemerintah Cairkan Dana Kompensasi BBM

JAKARTA, (PR).-
Pemerintah melalui Departemen Keuangan (Depkeu) telah mencairkan dana untuk Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS BBM) tahun 2005 sebesar Rp 13,48 triliun.

Hingga akhir semester I, program belum bisa dilaksanakan di lapangan karena proses pembahasan yang panjang, sehubungan dengan adanya perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dari dana sebesar itu, senilai Rp 6,27 triliun di antaranya adalah untuk bidang pendidikan. "Dana PKPS BBM ini mencakup tiga bidang program," ujar Menko Kesra Alwi Shihab pada acara "Sosialisasi PKPS BBM 2005" kepada para gubernur dan bupati/wali kota se-Indonesia Bagian Barat yang berlangsung di Ruang Pertemuan Danapala Depkeu Jln. Lapangan Banteng Jakarta, Selasa (26/7).

Selain bidang pendidikan, juga bidang kesehatan, dan infrastruktur pedesaan. Untuk bidang kesehatan sebesar Rp 3,87 triliun, dan bidang infrastruktur pedesaan sebesar Rp 3,34 triliun.

Diharapkannya, dana ini sampai pada mereka yang berhak sekira satu hingga tiga minggu ke depan.

Menko Kesra menambahkan, bahwa untuk PKPS BBM bidang kesehatan sebesar Rp 3,87 triliun akan diberikan untuk biaya asuransi kesehatan. Yaitu, bagi sekira 12 juta kepala keluarga (KK) atau 36 juta jiwa penduduk miskin yang terbagi untuk setiap preminya sebesar Rp 5.000,00/bulan/KK yang akan dikelola oleh PT Askes.

Selanjutnya, untuk PKPS BBM bidang infrastruktur pedesaan sebesar lebih kurang Rp 3,34 triliun akan difokuskan kepada desa tertinggal dengan masing-masing desa akan menerima sebesar Rp 150 juta untuk pembangunan jalan dan jembatan desa, sarana irigrasi, dan air bersih.

Mendiknas Bambang Sudibyo menegaskan, alokasi dana PKPS BBM untuk bidang pendidikan yang nilainya mencapai Rp 6,2 triliun akan langsung dikirimkan ke sekolah melalui rekening kepala sekolah (kepsek).

Menurutnya, dana untuk setiap sekolah dasar (SD)/madrasah ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) dengan perincian, setiap siswa SD akan menerima Rp 235.000,00/tahun, sedangkan siswa SMP dan yang sederajat menerima Rp 365.000,00/tahun.

Bambang memberi contoh, apabila dalam satu SD terdapat 200 siswa, misalnya setiap tahun kepala sekolah SD/MI menerima sebesar Rp 40 juta untuk BOS (bantuan operasional sekolah).

"Jika uang Rp 40 juta tersebut memenuhi biaya operasional sekolah, maka sekolah tidak boleh menarik sepeser pun dana dari siswa," katanya.

Sebaliknya, sekolah dengan dana Rp 40 juta belum memenuhi biaya keseluruhan operasional, boleh memungut iuran dari "siswa yang mampu". Bambang menjelaskan, BOS semacam "sekolah gratis" terbatas dengan ketentuan seperti itu.

Sedangkan, SD dan SMP di perkotaan yang berbiaya mahal, juga akan diberikan BOS asalkan bersedia membebaskan biaya bagi siswa mereka yang tidak mampu dan menurunkan biaya iuran bagi siswa yang mampu.

Program BOS ini hanya diberikan bagi sekolah wajib belajar (wajar), 172 ribu SD/MI se-Indonesia, 33 ribu untuk SMP/MTs, dan sekira 2.000 pondok pesantren (pontren) penyelenggara wajib belajar sembilan tahun. Sedangkan, untuk siswa SMA/SMK yang tidak mampu akan diberikan beasiswa secara langsung kepada rekening siswa.

Sebelumnya, disepakati soal alokasi yang berbentuk beasiswa bagi siswa miskin diubah menjadi sekolah gratis, yaitu dalam bentuk bantuan operasional sekolah dalam rangka penuntasan wajib belajar sembilan tahun bagi siswa SD dan SMP di sekolah negeri maupun swasta.

Konsep BOS antara lain menjamin siswa miskin tetap bersekolah dengan membebaskan seluruh iuran sekolah. Pemerintah daerah juga tidak diperkenankan mengurangi alokasi biaya pendidikan yang telah dilakukan.

Selain itu, disepakati pula perihal beasiswa untuk murid SMA/SMK/Madrasah Aliyah (MA) yang berasal dari keluarga miskin.

Dana yang dialokasikan dari APBN-Perubahan (P) 2005 untuk dana pendidikan ini dinaikkan dari Rp 5,6 triliun menjadi Rp 6,27 triliun.

BOS Jabar

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jabar, Dr. Dadang Dally kembali menegaskan, dana bantuan operasional sekolah (BOS) paling cepat akan turun pada 15 Agustus 2005 atau selambat-lambatnya pada akhir Agustus. Dana itu tidak boleh digunakan untuk kegiatan di luar pembelajaran.

Seperti diketahui, BOS tersebut akan diberikan kepada SD/sekolah setara SD dan SMP/sekolah setara SMP. Bantuan yang diberikan kepada SD dan sekolah setara SD sebesar Rp 235.000,00/siswa/tahun. Sedangkan untuk SMP dan sekolah setara SMP akan diberikan bantuan sebesar Rp 324.500,00/siswa/tahun.

Uang itu akan digunakan oleh sekolah untuk membiayai alat tulis, daya dan jasa, perbaikan dan pemeliharaan, pembinaan siswa, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan pelaporan, peralatan, bahan praktek dan lain-lain.

Untuk tingkat SMA/sekolah setara SMA, diberikan beasiswa khusus murid (BKM) sebesar Rp. 65 ribu/siswa/bulan. Dana itu akan digunakan untuk uang pendaftaran, SPP, BP3, praktik, iuran lain, ujian, bahan, buku, dan alat tulis.

Untuk Provinsi Jawa Barat, dana bantuan pemerintah pusat itu dialokasikan sebesar Rp. 878.793.358.250,00 untuk periode Juli-Desember 2005. Penerima BOS di Jawa Barat sebanyak 6.616.095 siswa, sedangkan penerima BKM sebayak 58.205 siswa.

Penyaluran dana BOS itu akan dilakukan oleh Tim PKPS BBM Provinsi Jabar melalui PT Pos atau bank pemerintah. Sebagai penanggung jawab di tingkat provinsi, adalah kadisdik provinsi dan kakandepag provinsi. Sedangkan di kabupaten/kota adalah kadisdik dan kakandepag setempat.

Untuk tingkat sekolah, penanggung jawabnya adalah kepala sekolah. Sebagai pelaksana, guru dan tata usaha.

Penyaluran dana ini juga akan diawasi oleh tim monitroring independen, perguruan tinggi dan LSM. Turut mengawasi, BPK, BPKP, Bawasda provinsi dan kabupaten/kota serta unit-unit pengaduan masyarakat.(A-94/A-132)***

SUPLEMEN

Suplemen Khusu Olahraga

IKLAN

Iklan Mini Baris

-
Hak Cipta 2002 - Pikiran Rakyat Cyber Media
-

-