Cyber Museum Bank Indonesia
Home Tentang MBI Sejarah BI Sejarah BI Koleksi Berita MBI Info Penting Hubungi Kami



Kelembagaan ·
Moneter ·
Perbankan ·
Sistem Pembayaran ·
Gubernur Bank Indonesia (1953 - sekarang) ·
Home : Sejarah BI : Perbankan : :

Langkah-Langkah Strategis 66-83

Dengan ditetapkannya Undang-undang No. 14 Tahun 1967 tanggal 30 Desember 1967 tentang Perbankan, yang kemudian disusul dengan Undang-undang No. 13 Tahun 1968 tanggal 7 Desember 1968 tentang Bank Sentral maka sistem Bank Tunggal/Bank Negara Indonesia yang merupakan hasil integrasi Bank Tabungan Negara dan bank-bank umum pemerintah, kecuali Bank Dagang Negara, ke dalam Bank Indonesia sebagai bank sentral dicabut sehingga kerancuan dapat diakhiri. Selanjutnya ditetapkan pula undang-undang tersendiri bagi masing-masing bank umum pemerintah dan Bank Tabungan Negara.

Bersamaan dengan penataan kembali sistem perbankan dan sesuai dengan prinsip keterbukaan yang dianut oleh Pemerintah, pendirian bank dan cabang bank swasta nasional dibuka kembali pada Juli 1966. Setelah melalui proses pengalihan kewenangan pemberian izin dari Menteri Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta dan Menteri Urusan Bank Sentral kepada Menteri Keuangan serta penutupan pendirian bank untuk sementara, pada Januari 1969 pendirian bank dan cabang bank swasta dibuka kembali dengan persyaratan-persyaratan baru. Pendirian bank asing dibuka kembali pada Mei 1967 dan atas dasar kebijakan tersebut diberikan izin kepada 10 cabang bank asing dan satu bank campuran. Pada saat itu, bank asing hanya dapat melakukan usaha di Jakarta.

Untuk mengatasi krisis perbankan yang terjadi pada tahun 1967, Bank Indonesia melakukan penertiban terhadap bank-bank yang dinilai telah melakukan praktik yang tidak sehat. Penertiban bank swasta nasional dilakukan melalui pengawasan ketat dan skorsing dari penyertaannya dalam kliring. Tindakan penertiban tersebut disertai dengan bantuan keuangan (kredit darurat) baik kepada bank-bank yang terkena penghentian sementara dari kliring, maupun kepada bank-bank yang terancam kesulitan likuiditas untuk menghindari merembetnya masalah kepada bank lain. Pemberian kredit ini ditujukan ke arah usaha mengatasi tekanan-tekanan likuiditas pada waktu itu dengan mendorong pimpinan bank yang bersangkutan mengadakan usaha-usaha untuk dalam waktu singkat memperbesar likuiditas banknya. Untuk melengkapi tindakan penertiban ini, bank sentral juga mengeluarkan petunjuk teknis operasional dan pengawasan usaha bank kepada dewan komisaris bank-bank swasta nasional untuk memberdayakan perannya terhadap bank yang mereka awasi. Di samping itu, Bank Indonesia juga melarang adanya kerja sama yang tidak wajar di dalam bank yang selama itu telah menjadi salah satu penyebab rusaknya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan swasta nasional.

Agar bank-bank swasta nasional dapat turut serta sejauh mungkin mengembangkan potensi dan daya kreasi rakyat dalam bidang ekonomi, Bank Indonesia memberi kesempatan kepada bank swasta nasional yang memenuhi persyaratan untuk dapat ditunjuk menjadi bank devisa.
Penertiban terhadap bank pemerintah dilakukan melalui tindakan mengefisienkan jaringan kantor cabang dan setelah itu, untuk pembukaan kantor cabang bank pemerintah harus dengan izin Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia. Selain itu Bank Indonesia bekerja sama dengan Angkatan Kepolisian Republik Indonesia (AKRI) dan Kejaksaan Agung membentuk Tim Pemeriksa khusus Bank Negara Indonesia (TPC) sebagai satuan yang akan melaksanakan pemeriksaan dan penyidikan kepada semua pejabat bank pemerintah yang terlibat dalam penyelewengan dan manipulasi guna diselesaikan melalui pengadilan.

Dalam perjalanannya kemudian tugas TPC diperluas sehingga meliputi pula bank-bank swasta dan bank-bank pembangunan daerah.
Dalam suatu musyawarah yang diadakan pada 19 Agustus 1967 yang dihadiri oleh wakil-wakil bank sentral, bank-bank pemerintah, Bank Pembangunan Daerah Jaya yang mewakili bank-bank pembangunan daerah di seluruh Indonesia, dan Persatuan Bank Nasional Swasta (Perbanas) yang mewakili bank-bank swasta nasional, telah dibentuk suatu forum perbankan dengan nama Badan Musyawarah Perbankan (BMP). Tujuan pembentukannya adalah untuk membina suatu tata kehidupan perbankan yang sehat dan teratur serta untuk membantu Pemerintah di bidang ekonomi dan moneter. Salah satu saran dari BMP yang kemudian dijalankan oleh Bank Indonesia adalah meminta kepada semua bank untuk mengumumkan keadaan keuangannya (condensed financial statement) secara teratur agar perkembangan usahanya dapat diketahui oleh masyarakat. Laporan tersebut harus dimuat dalam salah satu surat kabar setempat dan meliputi perkembangan selama satu triwulan.

Berdasarkan kajian dan pengamatan Bank Indonesia atas perkembangan perbankan hingga pertengahan tahun 1969, diperlukan kebijakan untuk dapat menyehatkan lebih lanjut sistem perbankan khususnya bank-bank swasta. Oleh karena itu, pada November 1969 Bank Indonesia menggariskan kebijakan penyehatan perbankan yang diawali dengan pemberian kelonggaran kepada semua bank dalam memenuhi kewajiban memelihara giro wajib pada Bank Indonesia dan cash ratio sehingga bank-bank dapat mengatur likuiditasnya secara lebih fleksibel. Kepada bank swasta nasional, Bank Indonesia memberikan bantuan konsultasi untuk mencari jalan keluar dari kesulitan yang dihadapi oleh masing-masing bank, disertai dengan penyediaan prasarana secondary reserves untuk mengefisienkan pemutaran dana bank serta pemberian kredit likuiditas guna memperluas usaha bagi bank yang kegiatannya telah memenuhi asas perbankan yang sehat. Fasilitas tersebut diberikan dengan mengarahkan agar bank swasta nasional berusaha untuk dapat menggunakan tenaga dan modal secara lebih efisien dengan mengadakan merger antarbank.

Untuk mendorong pelaksanaan merger, Bank Indonesia dan Pemerintah memberikan berbagai insentif dan untuk sementara menutup perizinan pendirian bank dan cabang bank baru. Bank Indonesia juga memperluas jenis pemberian KLBI kepada bank umum swasta nasional. Peruntukan KLBI yang semula terbatas untuk mengatasi rush yang terjadi sebagai akibat skorsing terhadap beberapa bank dari kliring pada tahun 1967, diperluas menjadi tiga jenis peruntukan. Kredit Likuiditas Darurat Umum dapat diberikan kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas sebagai akibat dari perubahan yang mendadak di luar kekuasaan bank-bank yang bersangkutan, misalnya karena suatu tindakan dalam bidang moneter. Kredit Likuiditas Darurat Khusus dapat diberikan kepada suatu bank yang mengalami kesulitan karena suatu kejadian yang tidak diduga sebelumnya, sedangkan Kredit Likuiditas Gadai Ulang dapat dipakai untuk memperluas usaha perkreditan bank swasta nasional untuk semua sektor kecuali impor bagi bank-bank yang memenuhi asas-asas perbankan yang sehat. Setelah diberlakukannya ketentuan tentang tata cara penilaian kesehatan bank, jumlah maksimum KLBI kepada bank-bank swasta nasional dibatasi menurut tingkat kesehatan dan faktor pemilikan masing-masing bank.

Untuk memperkuat modal bank-bank pemerintah yang sudah tidak mencukupi karena makin meningkatnya volume usaha serta berbagai risiko yang timbul, Bank Indonesia menyediakan kredit likuiditas yang dibekukan dan dibukukan dalam rekening cadangan modal bank-bank yang bersangkutan. Kepada bank-bank pemerintah juga diberikan bantuan teknis dengan bimbingan konsultan perbankan asing dari Kanada untuk menyusun buku pedoman di bidang operasional, perkreditan, bisnis internasional, personalia, administrasi, pengawasan intern, dan manajemen.
Kepada bank pembangunan daerah, Bank Indonesia memberikan kredit likuiditas dengan skim yang sama dengan yang diberikan kepada bank swasta nasional dan di samping itu memberikan pula bantuan teknis untuk penyusunan buku pedoman disertai pendidikan karyawan.
Untuk perluasan perkreditan bank sekunder yang meliputi bank desa, bank pasar, dan bank sejenis lainnya, Bank Indonesia memberikan fasilitas kredit likuiditas kepada kelompok bank tersebut yang disalurkan melalui Bank Rakyat Indonesia. Bank Sekunder ini sejak tahun 1982 secara resmi disebut Bank Perkreditan Rakyat.

Pada tahun 1975 Bank Indonesia menyusun suatu cara untuk menilai perkembangan suatu bank ditinjau dari berbagai segi, serta sekaligus menilai tingkat kesehatan suatu bank. Dengan penetapan kriteria penentuan tingkat kesehatan suatu bank, diharapkan agar pimpinan bank yang bersangkutan dapat mengetahui tingkat kesehatan bank yang dipimpinnya untuk selanjutnya mengadakan perbaikan pada aspek-aspek yang perlu diperbaiki. Pokok-pokok tata cara penilaian tingkat kesehatan bank didasarkan pada dua unsur, yaitu keadaan keuangan bank dan tata kerja bank.

Dengan mulai berkembangnya pasar modal di Indonesia, Bank Indonesia memberikan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan permodalan bank-bank melalui penjualan saham-saham kepada masyarakat. Untuk itu, ditetapkan persyaratan bagi bank umum swasta nasional yang akan memasarkan saham-sahamnya di pasar modal di samping persyaratan yang ditetapkan oleh Bapepam.
Langkah inovatif dilakukan oleh Bank Indonesia dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 1969 Bank Indonesia dengan menggunakan instrumen dan kewenangan yang dimilikinya menyediakan kredit likuiditas kepada perbankan, terutama bank-bank pemerintah, untuk disalurkan kepada sektor-sektor yang diprioritaskan Pemerintah, dalam upaya memenuhi pengadaan dan ketahanan pangan, termasuk upaya pemberdayaan koperasi dalam pengadaan pangan. Kredit likuiditas yang telah diberikan sejak tahun 1969, pada tahun 1973 ditingkatkan sejalan dengan keuntungan penghasilan dari minyak (oil boom) yang terjadi antara tahun 1974 sampai dengan 1978. Sejak tahun tersebut, Bank Indonesia menempuh kebijakan pemberian subsidi kredit secara selektif (subsidized selective credit policy) guna mempercepat pertumbuhan kredit perbankan dalam rangka mendorong pembangunan dan pemerataan melalui pengembangan usaha kecil



Kembali ke Atas


Home | Tentang MBI | Sejarah Pra BI | Sejarah BI
Koleksi | Berita MBI | Info Penting | Hubungi Kami


© Hak Cipta Museum Bank Indonesia.

Saran dan pertanyaan silahkan hubungi kami

Sejarah Pra BI Sejarah BI Fitur Museum