=   1   2   3   4   5   6    =

H. Bachtiar Chamsyah, SE (1)

Nakhoda Kebangkitan Depsos Baru

Namanya mulai makin akrab di lidah publik bak selebriti, saat ia dengan cerdas dan tangkas memimpin Pansus Bulog (2000-2001) yang ketika itu melibatkan Presiden KH Abdurrahman Wahid. Maka banyak pihak menilai sangat bijak manakala Presiden Megawati mengangkatnya menakhodai kebangkitan Departemen Sosial dari kubur.

Pada era pemerintahan Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Departemen Sosial (Depsos) ‘dikebumikan’ (dilikuidasi) dengan alasan tidak diperlukan, apalagi karena sebelumnya diduga telah menjadi sarang korupsi, kolusi dan nepotisme. Sekitar 2.500 pegawai Depsos berduka serta jutaan orang dibuat heran dan bingung. Dua tahun kemudian (2001), ketika Gus Dur jatuh tersandung kasus Bulog dan digantikan Megawati Sukarnoputri, Depsos dihidupkan kembali. Alasannya, masalah sosial yang dihadapi bangsa ini sangat kompleks dan penangannya belum dapat sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat.

Jutaan pengungsi akibat berbagai konflik sosial harus sgera diatasi. Belum lagi masalah fakir-miskin, anak telantar, yatim-piatu, bencana alam dan lain sebgainya. Siapa yang harus mengurusi itu semua? Lalu siapa figur pemimpin yang bertalenta mengatasi itu?

Presiden Megawati Sukarnoputri memilih H Bachtiar Chamsyah,SE. Seorang politisi yang piawai bernegoisasi dan berdiplomasi untuk meminimalisasi konflik untuk mencapai tujuan atau konsensus. Ia ‘anak Medan’ yang dinilai tangkas dan cerdas (banyak taktik), sehingga diyakini mampu mengatasi masalah pengungsi dan masalah sosial lainnya yang sangat kompleks itu. Lebih lagi, ia dinilai seorang yang akan mampu memperbaiki citra Depsos dari dugaan sarang KKN.

Padahal, lelaki Minang kelahiran Aceh ini tak menduga akan diangkat menjadi menteri, apalagi menjadi Menteri Sosial. Latarbelakang pendidikannya adalah ekonomi. Saat di legislatif (DPR) ia juga tidak membidangi masalah sosial. Ia berada di Komisi V dan VI. Namun, ia tak pernah merasa tidak mampu memimpin departemen ini. Baginya, apapun bidang pekerjaan jika dihayati akan dapat dikerjakan dengan baik.

Dalam percakapan dengan Wartawan Tokoh Indonesia di ruang kerjanya, Kamis 19 Juni 2003, Bachtiar Chamsyah mengatakan, sudah terbiasa menghayati setiap pekerjaan yang digumulinya. Kendati ia mengaku sangat banyak masalah yang dihadapinya saat pertama kali masuk kantor sebagai menteri. Namun, katanya, yang namanya memimpin tentu ada persoalan.

“Tetapi kita ‘kan dilatih mencari solusi dengan berpikir sistematis. Itu fungsi bersekolah yaitu memecahkan persoalan dengan kerangka yang sitemastis. Orang banyak berpikir masuk perguruan tinggi hanya untuk menjadi pegawai. Tetapi sesungguhnya hakikat bersekolah itu adalah agar kita dapat memecahkan persoalan secara sistematis,” ujar sarjana ekonomi (akuntansi) dari Universitas Medan Area dan mantan mahasiswa tingkat V Jurusan Akuntansi FE Universitas Nommensen ini, menjelaskan.

Bahkan ia menyatakan merasa berbahagia menghadapi tugas berat yang dipercayakan di pundaknya. Bayangkan waktu awal-awal menjadi menteri, ia harus menghidupkan dan membangun struktur organisasi yang sebelumnya telah bubar. Kemudian harus bisa meyakinkan DPR untuk meningkatkan budget departemen ini. Lalu memperbaiki citra Depsos yang sebelumnya dikenal sebagai sarang korupsi. Menata anggaran sedemikian rupa. Setelah itu menghadapi berbagai persoalan sosial yang makin kompleks dalam tahun-tahun terakhir.

Ia merasa tugas Menteri Sosial itu berat, tetapi mulia. Artinya, itu adalah tugas untuk melaksanakan amanat UUD, kemanusiaan, yang tidak ada profitnya. Kendati tugas ini nonprofit, ia yakin dapat mengembannya dengan mengajak mereka yang berkemampuan dan kalangan LSM untuk menanggu-langinya. Apabila semua potensi di dalam masyarakat diajak, kerja berat it akan menjadi ringan.

Untuk itu, sebagai nakhoda, ia sadar harus menjadi teladan. Mulai dari hal kecil hingga yang terbesar. Mulai dari persoalan jam kerja hingga kecepatan bertindak dan mengambil keputusan. Ia memulai dengan disiplin masuk kantor jam tujuh pagi dan pulang rata-rata jam setengah delapan malam.

Ia pun berhasil membangkitkan semangat hidup semua jajaran Depsos yang dipimpinnya. Ia mengajak jajaran Depsos melakukan introspeksi untuk membangkitkan eksistensi dan citra Depsos baru.

Dua tahun Depsos ‘dikebumikan’ diinspirasikannya menjadi cambuk, semacam pertapaan atau bersemadi, seperti renungan Toynbee dalam A Study of History. Bertapa, bersemadi, diibaratkannya sebagai bibit (biji, tampang) yang ditanam di dalam tanah (mengasingkan diri ke dalam tanah), untuk kemudian tumbuh atau timbul kembali sebagai tanaman baru yang akan berbuah banyak dan berguna.

Toynbee menyebut hal itu “withdrawal and return”, bertapa dan kembali dari pertapaan. Jadi bertapa bukan untuk terus bertapa, karena bertapa terus sama artinya dengan bunuh diri. Melainkan bertapa untuk menerima wahyu, inspirasi, dan menghimpun tenaga baru untuk kemudian kembali ke dalam perjuangan masyarakat, menjadi teladan dan penunjuk jalan baru bagi rakyat. Memberi citra baru eksistensi dan perjalanan perjuangan Depsos, yang demikian strategis dan urgen mengatasi persoalan-persoalan sosial yang amat kompleks.

Saat peraya-an Proklamasi RI ke-56 di Depsos, ia mengatakan pembubaran Depsos di era Gus Dur merupakan renungan bagi kita untuk introspeksi dan memperhatikan kinerja yang berdaya guna dan bertanggung jawab. “Kita ditunggu setumpuk persoalan sosial, yang semakin hari semakin bertambah,” katanya.

Kiprahnya sebagai Menteri Sosial sangat fenomenal dalam membangkitkan kembali Depsos sebagai departemen strategis yang amat diperlukan bangsa ini. Ia berupaya menjadikan Depsos berkemampuan menyelesaikan berbagai masalah sosial, termasuk dampak sosial krisis ekonomi, terutama yang dialami keluarga rentan, anak jalanan dan kaum telantar, guna mengangkat harkat dan martabat sosial-nya, serta dapat mengem-bangkan kesetiakawanan sosial masyarakat.

Ia pun menegaskan tidak akan menjadikan Depsos sebagai pemungut limbah sosial akibat pembangunan yang salah arah. Ia dengan tegas mengatakan bahwa pemberdayaan sosial akan menjadi leading sector Depsos baru. Ia sudah bertekad untuk tidak memosisikan departemen ini hanya sebagai pemadam kebakaran yang hanya mengatasi masalah setelah terjadi dan memungut limbah sosial akibat pembangunan yang salah arah. “Apabila kita mampu mengatasi masalah sosial di hulunya, mudah-mudahan di hilir limbahnya akan berkurang,” ujar menteri yang berasal dari keluarga sederhana ini.

Dua Juta Pengungsi
Saat ia memulai tugasnya sebagai Mensos, persoal-an sosial yang paling berat ada-lah pengungsi. Karena ketika itu, pengungsi hampir 2 juta orang yang terserak di 16 propinsi. Mereka pengungsi dari Maluku, Ambon, Poso, Timor Timur, dan Kalimantan Tengah. Semua itu harus diselesaikan dan memakan waktu yang panjang serta penanganan yang tidak sama.

Salah satu kasus pengung-si yang masih belum selesai saat ini adalah pengungsi transmigran Madura yang diusir dari Kalimantan Tengah dan sekarang masih berada di Madura. Walaupun secara alamiah sudah ada yang masuk kembali ke Kalteng, tetapi tidak bisa besar-besaran.

Belum lagi masalah pengungsi Madura, Poso dan lain-lainnya selesai secara keseluruhan, sudah muncul pula pengungsi di Aceh. Ken-dati dengan situasi dan kon-disi yang berbeda, namun semuanya pasti membutuh-kan kecepatan dan ketepatan bertindak.

Begitu diumumkan darurat militer di Aceh, ia dengan cepat mengirimkan bantuan. Untuk mengurusi pengungsi di Aceh ini, ia memang seper-ti tak kenal lelah, bolak-balik ke Aceh, sehingga penangan-annya dapat lebih baik.

Ia terlihat sangat menghayati tugas-tugas sosial di departemen yang dipimpinnya. Ia dengan cekatan beradaptasi bahkan melakukan inovasi dengan tantangan masalah sosial yang dihadapinya. Ia memang sudah terlatih menghadapi berbagai tantangan dalam berbagai situasi dan kondisi.

SDM Depsos
Perihal kesiapan SDM di Depsos, ia mengatakan tidak ada masalah. Menurutnya, SDM Depsos itu sebenarnya terlatih. “Orang banyak mengatakan macam-macam, tetapi sebenarnya mereka ini terlatih. Kita saja bisa kalah. Karena mereka bekerja di bidang ini berpuluh tahun,” katanya.

Menurutnya, para pegawai Depsos itu tahu bagaimana permasalahan dan solusi mengatasi pengemis. Mengapa pengemis terjadi dan bagaimana cara mengatasinya, mereka tahu. Bacaan mereka banyak. Maka, katanya, yang perlu adalah kebijakan. Sementara, secara teknis mereka mampu mengerjakan dan bertanggung jawab.

“Tetapi kita juga harus menjadi teladan. Misalnya, kita menyuruh orang bekerja jam 7 atau jam 8, tetapi menterinya baru masuk jam 10, mana dia percaya. Atau kita mengatakan kamu harus jujur tetapi menterinya korupsi. Mereka akan bicara di belakang: Ah, korupsi saja, apa bagian kita nih!” kata mantan Ketua Umum Badko HMI Sumatera Utara (1976) ini.

Ia pun dengan yakin menyatakan bahwa kini Depsos tidak lagi patut disebut sebagai sarang korupsi. “Jika ada aparat saya korupsi, kasih tahu, supaya saya tindak. Yang penting jangan difitnah. Jadi enak kan?” tegasnya.

Bagaimana ia dengan yakin mengatakan di Depsos tidak ada lagi korupsi, sedangkan korupsi itu sudah menjadi semacam budaya? “Kita objektif saja, umpama membeli barang, kita ‘kan tahu ada aturan-aturan bisnis. Kita ijinkan saja harga barang itu naik 5-10 persen. Karena di situ masih ada pajak. Jadi kita fair-fair saja,” katanya.

Sementara, mengenai pernyataan ‘makin banyak pengungsi makin banyak korupsinya,’ ia menanggapi-nya sebagai dugaan tak beralasan. Sebab, tidak pernah ada yang berani terang-terangan memberi bukti. Maka, dalam kaitan ini, ia dengan tegas meminta aparat hukum, polisi, jaksa dan hakim agar serius menangani apabila ada kasus penyimpangan bantuan sosial yang melibatkan aparatnya.

Pernyataan itu dilontarkannya seusai menyerahkan 4.200 ekor sapi kepada petani di Kuningan, Kamis 3 Juli 2003 lalu. “Enggak usah ragu menangkap pelakunya. Menterinya tidak akan membela koq. Masa saya mau melindungi pelaku korupsi. Tangkap saja kalau sudah ada indikasi korupsi,” tandasnya.

Politisi Handal
Putra bangsa kelahiran Tiji, Sigli, Aceh, 31 Desember 1945 ini seorang politisi yang sudah punya jam terbang cukup lama di panggung politik nasional. Bahkan, sejak remaja ia sudah aktif di keanggotaan Kepanduan Hizbul Wathan. Kemudian merintis pengalaman berorganisasi di HMI, saat ia kuliah di Akademi Adminitrasi Niaga (AAN) Negeri Medan (1966). Tahun 1967 ia menjadi Ketua Komisariat HMI AAN Negeri Medan. Dua tahun kemudian menjadi Ketua Umum HMI Cabang Medan sampai akhirnya menjabat Ketua Umum Badko HMI Sumatera Utara (1976).

Ketika mahasiswa, ia banyak pindah-pindah kuliah. Pertama, ia kuliah di AAN Negeri Medan. Kemudian melanjut ke Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Nomensen sampai tingkat lima. Namun karena masalah keuangan, ia tidak bisa melanjutkannya sampai selesai. Waktu itu uangnya sebesar Rp.300.000 dipinjam orang tapi tidak dikembalikan. Uang sebesar itu pada tahun 1970 sudah cukup besar. Uang kuliah saat itu di Universitas Nommensen tidak sampai Rp 10.000. (Ketika itu, kuliah di Medan, termasuk di Nomensen, masih banyak menggunakan sepeda. Hanya satu-dua saja yang menggunakan Vespa).

Uang itu ia peroleh dari hasil objekan. Sebagian ia pakai untuk menikah, dan sisanya Rp.300.000 ditabung. Kemudian, uang Rp.300.000 itu dipinjamkan, dengan tawaran mendapat keuntungan (bagi hasil) Rp. 10.000 per bulan. Namun, akhirnya uang tersebut tidak pernah kembali.

Akibatnya, ia tidak bisa menyelesaikan kuliah, berhenti di tingkat lima. Setelah itu ia memulai karir sebagai pegawai harian honorer Pemda Medan, dengan gaji Rp. 1000 per bulan pada tahun 1974. Sadar tidak mungkin bisa hidup dengan gaji sebesar itu, maka ia mengajar di SMA Perguruan Amir Hamzah bidang studi Ekonomi dan Sejarah.
Kemudian, ia keluar dari pegawai Pemda (1981) dan masuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Lalu menjadi anggota DPRD Tk I Sumatera Utara pada tahun 1982, saat ia berumur 37 tahun. Saai itu, ia pun bergabung dengan Parmusi.

Pada tahun 1984, ia sempat menjabat Ketua DPW Partai Persatuan Pembanguan (PPP) Sumatera Utara. Saat Musyawarah Wilayah PPP tahun 1984 itu, ia dan Ridwan Rahmat terpilih (menang) untuk memimpin DPW tetapi karena pemerintah dan DPP, terutama Naro, tak suka, ia harus ‘dikalahkan’ dan tidak disetujui. Ia pun melawan. Tetapi karena dulu (era Orde Baru) musimnya tergantung pemerintah, akhirnya ia harus menerima kenyataan pahit itu.

Lalu saat Buya Ismail menjadi Ketua Umum DPP PPP, Bachtiar diangkat kembali menjabat Ketua DPW PPP Sumut. Tetapi, lagi-lagi Gubernur Kaharuddin merasa tidak senang, karena kerangka berpikir penguasa saat itu, tidak boleh ada orang pintar dalam partai -- harus Golkar yang besar sedangkan dua partai lain hanya sekadar bunga demokrasi -- sehingga semua cara dilakukan untuk menggagalkannya menjabat Ketua DPW PPP Sumut itu.

Dalam masa itu, ia sempat menjabat Wakil Pimpinan Umum Mingguan DEMI MASA, Medan. Tapi, Buya Ismail kemudian menariknya menjadi anggota DPR RI. Ia pun berkantor di Senayan selama 10 tahun. Pernah menjadi Ketua Komisi VI dan terakhir sebagai Ketua Komisi V dan Ketua Pansus Bulog.

Tahun 1994-2003 ia menjabat Wakil Sekjen DPP PPP. Setelah itu, pada Muktamar V PPP Mei 2003, ia menghadapi tantangan dalam perjalanan karir politiknya. Ia didaulat mencalonkan diri untuk menjabat Ketua Umum DPP PPP bersaing dengan Hamzah Haz. Muktamar menetapkan tujuh orang anggota formatur dari 34 nama calon yang diusulkan oleh 407 DPC dan 30 DPW. Ketujuh orang formatur tersebut adalah KH Thoyfur (277 suara), Endin AJ Soefihara (264 suara), Bachtiar Chamsyah (256 suara), Hafidz Ma’soem (254 suara), Ali Marwan Hanan (247 suara), Yunus Yosfiah (221 suara), dan Husnie Thamrin (213 suara).

Formatur ini dipercayakan menyusun kepengurusan DPP PPP 2003-2008. Namun, terpaksa ia dan dan Husni Thamrin meninggalkan ruang rapat formatur karena perbedaan prinsip dengan formatur lainnya. Pada Muktamar itu, Hamzah Haz, yang tengah menjabat Wakil Presiden, terpilih kembali. Ia ditawari menjabat Wakil Ketua Umum atau Sekretaris Jenderal. Namun, ia tidak bersedia karena merasa akan sulit mengejawantah-kan visinya dalam kepengurusan baru.

Pasalnya, beberapa kader partai yang dianggapnya potensial tidak terakomoder dalam kepengurusan. Sehingga banyak kader PPP yang kecewa terhadap hasil Muktamar PPP itu. Mereka ada yang mengusulkan segera dilakukan Muktamar Luar Biasa. Bahkan ada yang melontarkan wacana membentuk partai baru.

Namun, ia tetap menunjukkan kematangan berpolitik. Kendati ia dan teman-temannya tidak berada di DPP, ia menyatakan akan tetap setia kepada garis politik partainya. Ia mengingatkan agar para kader partai itu harus tetap di dalam PPP. “Walaupun banyak yang menginginkan mendirikan partai baru, saya bilang jangan. Itu ‘kan membuat kita mundur. Kita harus betul-betul menjadi kader yang baik saja. Nggak usah kita gerasak-gerusuklah,” kata mantan Sekjen PARMUSI (1999-2002) ini.

Ia memang seorang politisi yang sudah punya jam terbang cukup tinggi. Ia mengaku mengenal dunia politik dari emaknya (ibunya) yang berbekal pengetahuan dari surat kabar, radio, dan televisi. Ibunya banyak mengisahkan petualangan para politisi bangsa ini dari Soekarno, Hatta, Sjahrir, hingga Natsir. “Dari emaklah aku tahu apa itu politik,” katanya.

Emaknya pula yang mengingatkan agar ia selalu ingat pada nasib dan penderitaan rakyat, serta memperjuangkan kepentingan rakyat. Sentuhan kasih sayang ibunya yang kini berusia hampir satu abad (99 tahun) telah menempanya menjadi politisi yang patut diperhitungkan oleh teman dan lawan politiknya.

Sang emak mengajarkannya bagaimana bersikap santun tapi tegas. Tegas tak perlu keras, tapi bisa juga berseling humor. Perpaduan karakter ini, sungguh tercermin dalam dirinya. Ia mampu bersikap fleksibel dalam menghadapi setiap kondisi sulit. Kapan harus bersikap tegas dan kapan berperilaku lemah lembut. Ajaran budi pekerti dan perilaku santun pada kawan dan lawan politik tersebut merupakan mutiara pelajaran etika berharga dari perempuan yang melahirkannya itu.

Nasihat Sang Emak itu pula yang memperteguh keyakinannya memilih partai berlambang Ka’bah dan berasas Islam ini, sebagai organisasi saluran politiknya. Di Senayan, ia dikenal sebagai salah seorang anggota DPR yang produktif dan aspiratif. Maka tak heran bila para wartawan di DPR/MPR pernah memilihnya sebagai salah seorang dari sepuluh anggota DPR terbaik.

Pansus Bulog
Tahun 1999 – 2001 ia menjabat Ketua Komisi V DPR RI. Namanya makin akrab di lidah publik bak selebriti, saat memimpin Pansus (Panitia Khusus) Bulog (2000-2001). Saat itu, ia dengan piawai menun-jukkan kematangan berpolitik. Keberhasilannya memimpin Pansus Bulog telah mengorbitkannya ke puncak popularitas. Banyak buku yang menuliskan peristiwa tersebut, tentang bagaimana ia memimpin Pansus kasus Bulog yang menggelinding dan berakibat turunnya Gus Dur dari tampuk kekuasaan presiden.

Bachtiar yang akrab dipanggil Abang ini dipilih menjadi Ketua Pansus tentu dengan pertimbangan matang. Sebab, sebenarnya dalam konvensi DPR, ketua Pansus itu harus dari fraksi terbesar, yaitu PDIP. Tetapi karena ia dinilai mampu dan paling senior, berpengalaman, serta bergaul akrab dengan anggota yang lain, sehingga ia dipilih menjadi ketua.

Ketika menangani kasus Bulog itu, ia banyak menghadapi tantang-an, baik intimidasi maupun upaya suap. Kisah itu ada dalam buku Meretas Jalan Berliku. Pada waktu itu tawaran suap dan intimidasi begitu banyak. Tetapi ia tahan menghadapinya. Begitu pula teman-temannya yang lain. “Jadi di situ saya melihat kuatnya solidaritas lintas fraksi, yang dibangun bukan sebentar. Tetapi satu tahun setengah untuk membangun itu. Menjalin kebersamaan itu tidak mudah,” kenang penerima penghar-gaan Satya Lencana Pembangunan Bidang Koperasi 2000 ini.

Sejak awal ia menyadari bahwa kasus Bulog yang melibatkan Gus Dur ini bukanlah persoalan biasa. Pendukung Gus Dur yang dikenal fanatik menjadi salah satu yang harus dihadapinya. Saking beratnya tanggung jawab yang diemban, ia pernah mengatakan kerja Pansus ini merupakan pekerjaan ‘orang gila’.

Tapi dasar seorang politisi yang sudah terasah. Ia telah pernah mendapat tekanan dan perlakuan diskriminatif dari penguasa Orde baru sejak dirinya aktif di partai berlambang Ka’bah. Maka, ia tidak mau gentar dan surut menerima amanah untuk menelisik kebenaran di balik kasus Bulog dan bantuan Sultan Brunei itu.

Ia mengakui pengalamannya selaku Ketua Pansus Bulog merupakan tugas terberat yang dipikulnya selama menjadi politisi. Sekalipun semula ia sempat ragu, tapi ketika rekan-rekannya menunjuknya sebagai ketua, ia pun membulatkan tekad melaksanakan-nya. Apalagi usulan inisiatif Pansus Bulog itu muncul dari Fraksi Persatuan Pembangunan bersama Fraksi Reformasi.

Ketika itu sempat ada dilema di kalangan internal partainya sebelum sampai pada putusan Sidang Istimewa (SI), mengingat peran fraksinya yang mendukung pencalonan Abdurrahman Wahid sebagai presiden. Tapi, menurutnya, pilihan politik yang diambil fraksinya merupakan konsekuensi dari garis partai yang menjunjung tinggi amar makruf nahi munkar. Jadi bukan persoalan siapa presi-dennya. Tapi konsistensi menolak segala bentuk penyalahgunaan atau penyelewenangan kekuasaan.

Menurutnya, PPP konsisten pada garis reformasi, dan tidak mentolerir terulangnya kesalahan di masa lampau. Bukan soal besar-kecilnya jumlah uang penyelewengan, tapi lebih ditekankan pada soal moralitas dan penyalahgunaan kekuasaan.

Lagi pula pelaksanaan pemerintahan Gus Dur saat itu sering kali mengeluarkan pernyataan kontroversial dan lain-lain. Dikuatirkan hal itu akan membuat bangsa ini hancur. “Jadi waktu itu motivasi menyelamatkan bangsa mencuat begitu kuat. Tidak tahan kita kalau setiap Jumat, presiden membuat statemen yang kontroversial. Coba bayangkan, di Aceh tentara tidak boleh keluar dari asrama lebih dari 500 meter.

Kemudian Presiden pergi ke Aceh membuka selubung refrendum. Di Papua menginjinkan berkibarnya bendera Bintang Kejora asal di bawah bendera merah putih. Kemudian dibantunya pula Kongkres Rakyat Papua. Kongres itu untuk merdeka, memisahkan diri dari NKRI. Suatu tindakan presiden yang tidak masuk akal,” jelasnya.

Maka mencuat idealisme untuk menyelamatkan bangsa. Hal yang sama ada di hampir seluruh anggota Pansus. Itu yang membuat Pansus Buloggate tidak mempan disogok.

“Ada sekitar 50 teman-teman yang terus bertahan. Karena ketika kami menyampaikan opsi memorandum, itu votingnya tengah malam seperti Pemilu. Sehingga steril dari kemung-kinan upaya sogok. Semuanya setuju,” kata suami Roshidah MS, guru SMU Negeri 8 Jakarta itu.

Waktu itu ia amat lincah. Setiap malam harus bekerja dan diskusi. “Bagi saya menjadi pengalaman politik yang paling berkesan, namun berat. Sehingga dari situ saya memetik pelajaran yaitu betapa loby-loby antarpimpinan fraksi sangat menentukan. Menjalin saling kepercayaan antarpimpinan sangat menentukan.

Sehingga anggota itu sadar bahwa kebijakan yang diambil Pasus Bulog tidak ada unsur kepentingan pribadi, tetapi yang ada hanya kepentingan bersama. Jadi sangat akrab. Anggota-anggota yang paling vokal di DPR kan itu semuanya rata-rata anggota Pansus Bulog, sehingga garang-garang, tapi semuanya akrab,” kenang ayah tiga anak (Roshi Ika Putri, SE. Ak, Moh. Iqbal, SE. Ak dan Rini Irawati mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Pancasila) ini.

Kerja keras Pansus Bulog selama lebih empat bulan akhirnya bisa diterima oleh DPR yang membuah-kan Memorandum I dan II untuk Presiden Abdurrrahman Wahid. Kemudian mendorong diselenggara-kannya Sidang Istimewa MPR yang bermuara pada jatuhnya Gus Dur.

Berbenturan dengan kekuasaan memang bukan hal baru baginya. Bukankah ia sudah pernah harus rela melepaskan kursi Ketua DPW PPP Sumatera Utara yang telah diraihnya dengan susah payah. Daya tahan politiknya bahkan sudah teruji semasa mudanya. Ketika marak kasus Komando Jihad, ia sempat diinterogasi aparat Laksus di Medan hanya karena dirinya seorang ketua HMI Badko Sumatera Utara tahun 1976.

Maka tak heran jika teror selama menjadi ketua Pansus Bulog dan Brunei tak sampai menggelisahkannya. Apalagi teror yang diterimanya banyak hanya melalui surat kaleng yang dialamatkan ke ruang kerjanya di lantai 15 gedung DPR. Tumpukan surat itu tak pernah dibacanya, karena ia tak ingin kerjanya di Pansus terpengaruh. Sehingga hasil kerja Pansus Bulog telah menjadi salah satu catatan sejarah dalam perjalanan bangsa ini.

Ia memang dikenal sebagai seorang poltisi yang teguh pada prinsip. Namun bukan berarti tidak bisa diajak berkompromi. Ia seorang yang sangat menghargai perbedaan pendapat.

Terakhir, terlihat dari sikapnya yang tegas dan cepat menunda pelaksanaan undian asuransi kematian atau kupon megakuis olahraga dan kemanusiaan (Oke). Ia menghargai perbedaan pendapat mengenai hal ini. Undian ini dikuatirkan meresahkan masyarakat karena dinilai berbau judi dan bertentangan dengan agama.

“Saya melihat ada pro kontra di masyarakat terhadap undian itu. Ini bukan SDSB, namun daripada menambah polemik di tengah masyarakat saya stop. Jangan menambah polemik lagi karena masyarakat sudah bosan,” katanya dengan lepas, tanpa beban. *atur - yusak

*** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)