DEPARTEMEN |
|
KEMENTERIAN DAN SETINGKAT |
|
|
|
DEPARTEMEN - KEMENTERIAN NEGARA DAN SETINGKAT MENTERI
Kabinet Indonesia Bersatu
Menteri Koordinator
Menko Polkam
Menko
Perekonomian
Menko Kesra
Sekretaris Negara
Departemen
Departemen Dalam Negeri
Departemen Luar Negeri
Departemen Pertahanan
Departemen Hukum & HAM
Departemen Keuangan
Departemen Energi & Sumber Daya Mineral
Departemen Perindustrian
Departemen Perdagangan
Departemen Pertanian
Departemen Kehutanan
Departemen Kelautan dan Perikanan
Departemen Perhubungan
Departemen Pekerjaan Umum
Departemen Kesehatan
Departemen Pendidikan Nasional
Departemen Agama
Departemen Tenaga Kerja & Transmigrasi
Departemen Sosial
Departemen Komunikasi dan Informasi
Menteri Negara
Meneg Pemberdayaan Perempuan
Meneg Pendayagunaan Aparatur Negara
Meneg Koperasi & UKM
Meneg Riset dan Teknologi
Meneg Lingkungan Hidup
Meneg Kebudayaan & Pariwisata
Meneg PPDT
Meneg PPN/Kepala Bapenas
Meneg BUMN
Meneg Pemuda dan Olahraga
Instansi Setingkat Kementerian
Sekretaris Kabinet
Mabes TNI
Mabes
Polri
Kejaksaan Agung
Badan Intelijen Nasional
Andi Mattalata, SH, MH
Master hukum dari Universitas Indonesia kelahiran Bone, 30 September
1952, ini dipercaya menjabat Menteri Hukum dan HAM, menggantikan Hamid
Awaludin. Politisi Golkar yang sudah beberapa periode menjadi anggota
DPR (sejak 1988 sampai 2007) itu sebelumnya berprofesi sebagai dosen Unhas Makassar.
Abdul Rahman Saleh
Namanya populer tatkala sebagai hakim agung menyampaikan dissenting
opinion (pendapat berbeda) dalam kasus korupsi Bulog II dengan
terdakwa Akbar Tandjung cs. Pendekar hukum yang tinggi kurus itu dipercaya
SBY-JK menjabat Jaksa Agung KIB. Dia berjanji
memprioritaskan perkara-perkara korupsi besar pada 100 hari pertama.
Mari Pangestu
Menteri
Perdagangan Kabinet Indonesia Bersatu dan mantan direktur eksekutif CSIS ini seorang ekonom perempuan Indonesia yang sudah
dikenal dunia. Puteri ekonom kondang Panglaykim, ini telah menjadi
pembicara laris bukan hanya di Indonesia tapi juga di berbagai belahan
dunia. Ia sering dimintai masukan oleh
World Bank, IMFdan ADB.
Dr. Sri Mulyani Indrawati
Ia primadona, cerdas, jelita dan populer. Analisisnya kritis, lugas dan
jernih. Berkali-kali diisukan akan menjadi menteri, ternyata ia malah go
international. Namun setelah menjadi konsultan di USAid, kemudian
Executive Director IMF, dia pun menjabat
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Kabinet Indonesia
Bersatu.
Sugiharto
Direktur Keuangan Medco Energy Internasional Tbk yang juga kader PPP ini,
dijulyuki Harian Kompas sebagi 'Arsitek Perusahaan Masa Depan'. Tak lama
kemudian, dipercaya menjabat Menteri Negara BUMN menggantikan
Laksamana Sukardi, kader PDIP. Namun, menurutnya, dia diangkat menjadi
Meneg BUMN bukan karena preferensi politik (PPP) tetapi sebagai seorang
profesional.
Fahmi Idris
Dia dipecat dari keanggotaan dan kepengurusan DPP Partai Golkar. Pria
kelahiran Gang Kenari, Jakarta Pusat, 20 September 1943, ini dipecak
akibat aktivitasnya mendukung SBY-JK menjelang Pilpres putaran kedua. Dia
memprakarsai Forum Pembaharuan Partai Golkar dan menentang Koalisi
Kebangsaan (hasil Rapim Partai Golkar) yang mendukung Mega-Hasyim.
Dr Meutia Hatta
Menteri Pemberdayaan Perempuan
ini menegaskan pelecehan
terhadap perempuan harus diberantas. Dia melihat, pelecehan terhadap
perempuan terjadi di seluruh lapisan, dari bawah sampai atas. Pelecehan
terjadi di kalangan dewan terhormat, juga publikasi media massa yang
cenderung melecehkan citra perempuan.
Kusmayanto Kadiman
Rektor ITB ini merupakan calon menteri kedua yang datang ke Puri Cikeas.
Sangat kuat kemungkinan dia menempati pos Menristek atau Mendiknas. Dialognya dengan SBY
(15/10/2004), banyak membicarakan masalah penelitian, infrastruktur,
telekomunikasi dan peningkatan mutu pendidikan Indonesia
hingga mampu bersaing di tingkat regional.
|
|
Mardiyanto
Mardiyanto seorang pemimpin yang cerdas, bersahaja dan selalu
menempatkan diri sebagai bapak selutuh rakyat. Karifannya sebagai
pemimpin telah teruji selama menjabat Gubernur Jawa Tengah 1998-2007,
melayakkannya menjabat Menteri Dalam
Negeri 2007-2009.
Widodo Adi Sucipto
Mantan Panglima TNI 1999-2002
ini menerima amanah sebagai Menko Polhukam Kabinet Indonesia Bersatu.
Seusai serah terima jabatan dari Menko Polkam ad interim Hari Sabarno,
Kamis (21/10/2004), dia mengemukakan, akan memprioritaskan upaya
penyelesaian masalah konflik Aceh dan Papu serta upaya penanganan
terorisme.
Juwono Sudarsono
Dia
orang hebat! Dia dipercaya lima Presiden RI. Mantan Wakil Gubernur
Lemhanas, ini diangkat Presiden Yudhoyono menjabat Menhan (Menteri
Pertahanan) KIB. Pada pemerintahan Presiden Megawati, menjabat Dubes RI
untuk Inggris. Sebelumnya, Presiden Abdurrahman Wahid mengangkatnya Menhan
Kabinet Persatuan Nasional.
Aburizal Bakrie
Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian ini seusai serah terima jabatan dengan
Dorodjatun Kuntjoro-Jakti (21/10/2004) mengatakan, untuk menggerakkan
sektor riil, pemerintah tidak lagi hanya mengandalkan dana yang berasal
dari fiskal. Pemerintah juga harus bisa memanfaatkan dana perbankan,
Jamsostek, atau lainnya yang dapat digunakan sebagai dana jangka panjang.
Mohammad Ma’ruf
Mendagri
KIB, ini seorang pensiunan perwira tinggi militer dengan pangkat Letnan Jenderal TNI
AD.
Sebagai pamong, mantan Kassospol ABRI (1995) dan Gubernur AMN (1992),
ini dikenal sangat menjunjung tinggi supremasi hukum
dalam membina kehidupan sosial politik dalam negeri yang sangat dinamis.
MS Kaban
Dia bintang dari Partai Bulan Bintang di
KIB.
Sesaat setelah diangkat menjabat Menhut, MS Kaban, langsung melakukan gebrakan memberantas
illegal logging. Pria kelahiran
Binjai, 5 Agustus 1958, ini dengan cepat menguasai
masalah utama yang perlu segera diatasi di lingkup tugas`departemennya.
Dr. Alwi Shihab
Penampilannya simpatik,
tenang dan cerdas. Di bawah kepemimpinannya PKB bergandeng tangan dengan
Partai Golkar mencalonkan Wiranto dan Solahudin Wahid sebagai
Capres-Cawapres. PKB dengan cerdik bergandengan terapkan gaya politik
Golkar yang telah terbukti ampuh sebagai mesin politik Orde Baru selama 32
tahun.
Sofyan A. Djalil
Kisah hidup anak petani ini pantas dijadikan
inspirasi bagi penimba pengalaman. Mantan Asisten Kepala Badan Pembina
BUMN/ Staf Ahli Meneg BUMN, ini bak mutiara yang masih terpendam sebelum
diangkat menjadi Menkominfo (Menteri Negara Komunikasi dan Informasi)
Kabinet Indonesia Bersatu. Dia mutiara bangsa (berjiwa kebangsaan dan
negarawan) dari Aceh.
Freddy Numberi
Karier mantan Gubernur Irian Jaya dan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara (Men-PAN) ini dikira banyak orang akan berujung sebagai Duta Besar RI untuk Italia.
Ternyata, bintang Laksamana Madya (Purn) ini masih bercahaya. Kariernya
justru menanjak menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan Kabinet Indonesia
Bersatu. Dia pun berjanji akan berupaya mengembalikan kejayaan bahari
Indonesia.
H. Bachtiar Chamsyah, SE (1)
Politisi yang piawai berdiplomasi meminimalisasi konflik untuk mencapai
suatu konsensus, ini mengaku belajar
politik dari emaknya (ibunya). Ia
seorang kader terbaik Partai Persatuan Pembangunan. Namanya makin akrab di lidah publik bak selebriti, saat
ia memimpin Pansus Bulog (2000-2001). Maka banyak pihak menilai
sangat bijak manakala Presiden Megawati mengangkatnya menakhodai
kebangkitan Depsos.
Purnomo Yusgiantoro
Dia Menteri
ESDM pemberani mengambil kebijakan tidak
populis demi kepentingan kemandirian bangsa.
Berani menaikkan harga BBM
mengikuti standar harga internasional. Di kalangan perminyakan dunia, dia
juga sangat disegani. Terbukti, dia satu-satunya Sekjen
OPEC yang dipercaya sekaligus merangkap Presiden OPEC (2004).
Hatta Rajasa
Penganut pluralisme dalam
politik ini berobsesi menjadi politisi negarawan yang mendahulukan
kepentingan bangsa. Terlatih bekerja keras, jujur, mandiri dan bekerjasama
sejak kecil. Sekjen PAN dan Menristek Kabinet Gotong-Royong ini dipercaya
kembali memimpin Departemen Perhubungan dalam Kabinet Indonesia Bersatu.
Anton Apriantono
Dosen
IPB yang menjadi Menteri Pertanian
Kabinet Indonesia Bersatu ini mengatakan, terdapat sejumlah isu penting
dalam pembangunan pertanian dalam lima tahun ke depan. Di antaranya
konversi lahan pertanian ke nonpertanian,
ancaman produk impor, wabah, swasem-bada pangan, dan konflik kepentingan pusat dan daerah. |
|