Oleh: BM | Juni 1, 2007

Wilayah (Regionalisasi) Pertanian di Indonesia

Wilayah pertanian maksudnya adalah wilayah dimana suatu produk pertanian dibolehkan/diwajibkan ditanami suatu produk pertanian pada suatu periode. Nah biar pembaca tidak bingung, gampangnya begini (ini misal saja):
- bawang merah hanya boleh ditanam pada tahun 2007 di Jawa Tengah dan Jawa Timur

- cabe hanya boleh ditaman pada tahun 2007 di Jawa Timur
- Kambing hanya boleh diternakan di Jawa Barat
- Kerbau hanya boleh diternakan di Jawa Timur

Dengan pengwilayahan ini maka diharapkan jumlah produksi suatu tanaman tidak berlebihan sehingga harga tidak terlalu jatuh.

Nah untuk tahun 2008 diubah misalnya sebagai berikut:
- Bawang Merah hanya boleh ditanam pada tahun 2008 di Jawa Barat
- cabe hanya boleh ditaman pada tahun 2008 di Jawa Timur

Jadi bergiliran. Apa bisa? Dahulu jaman kolonial Belanda, penduduk jawa barat dilarang menanam tebu, jadi produksi Tebu terkontrol tidak berlebihan, sehingga Belanda ketika menjual di Eropa tidak mengalami kerugian. Oh ya akibat peraturan ini, orang Jawa Barat sejak jaman Belanda hingga sekarang terbiasa minum teh pahit (tanpa gula). Jadi ketika saya dari Jawa Timur, datang ke Jawa Barat pada tahun 1990 saya menjadi kaget karena orang sunda biasa minum teh yang tidak manis

Terus apa bisa wilayah pertanian ini diterapkan? Ya bisalah kan pemerintah punya tentara, yang tidak patuh ya tembak saja (maksud saya, rakyat harus patuh pada pemerintah).

Nah bagaimana dengan beras yang ternyata produksi nasional masih kurang, apakah harus dibuat wilayah terbatas penanaman beras? Tentu saja tidak, malahan dibuat suatu kebijakan bahwa wilayah A dan B misalnya, wajib ditanami beras pada suatu periode.

Apakah kira-kira pemerintah yang berkuasa saat ini sanggup menerapkan kebijakan diatas? Ha ha ha kumpulan orang-orang telmi dan katro ya mana bisa

Ya Kita nunggu Superman jadi Presiden Republik Indonesia.


Tanggapan

  1. Kalo mau jujur, coba tanyakan pada generasi muda setingkat mahasiswa atau SMU, apakah ada di antara mereka yang bercita2 menjadi petani? Kalaupun ada, mungkin persentasinya hanya di bawah 10%, itupun sudah lumayan besar. Profesi petani mungkin sudah dianggap profesi yang sudah harus ditinggalkan, padahal untuk urusan perut yang satu itu, adalah hal yang mutlak, dimana semua manusia membutuhkan makan. Seharusnya perlindungan atau proteksi bagi petani sudah selayaknya ditingkatkan. Subsidi-subsidi dalam bentuk apapun meskipun ada, tolong jangan dipermainkan lagi, jangan disunat di setiap posnya. Kita (pemerintah dan masyarakat) harusnya sadar, petani adalah ujung tombak dari profesi kehidupan yang harus dipertahankan dan dilindungi hak-haknya.
    Petani padi di Jawa sekarang hanya memiliki luas lahan minimal 1/4 ha adalah kenyataan yang pahit. Pulau Jawa yang dari sononya katanya memiliki lahan yang subur tergilas oleh kebutuhan lahan untuk industri. Sementara kemudian kepemilikan lahan terbagi lagi oleh karena seorang petani harus membagi lahan yang dimiliki oleh karena tuntutan warisan dari anak-anaknya. Walhasil profesi petani di Jawa suatu kali hanya akan menjadi kenangan.
    Bandingkan dengan luas lahan di luar pulau Jawa, seorang petani peladang atau pemilik lahan kebun di Kalimantan Timur dapat memiliki lahan yang luas semampunya ia membuka hutan. Namun karena keterbatasan pengairan, pola bertaninya terkesan sangat primitif dan tanpa sentuhan teknologi. Sehingga produktifitas hasilnya sangat rendah. Ketika kemudian pemerintah mencanangkan program transmigrasi dengan harapan bahwa peserta transmigrasi mampu mengolah lahan di Kalimantan, ternyata jauh dari harapan, karena faktor-faktor eksternal yang kurang diperhitungkan ikut andil. Bukannya pola pertaniannya yang maju, tetapi terjadi deforestasi hutan yang berakibat pada menurunnya kualitas dan kualitas hutan di Kalimantan. Kalau mau diteruskan, komentar ini akan panjang sekali. Indonesia memang unik, banyak hal yang harus diperhitungkan dengan tepat agar suatu program yang diluncurkan tidak berakibat fatal bagi lingkungan.

  2. saya g setuju jika hanya daerah tertentu yang boleh menanam suatu komoditi pertanian

    kasihan para petani

    gimana jika sejak nenek moyang, mereka sdh menanam suatu komoditi pertanian tapi tiba2 pemerintah menyuruh mereka untuk menghentikannya.,

    ini jika dilihat dari keadaan alam yang memang cocok suatu komoditi pertanian tetap eksis tumbuh dan berkembang, apalagi jika metode penanaman yang dilakukan petani itu sangat aman bagi kelangsungan ekosistem suatu lingkungan

    sy rasa, g perlu presiden yang menangani langsung masalah ini.,
    kan ada mentri pertaniannya, trus pemerintah daerah juga HARUS dilibatkan.,et..LSM dan mahasiswa juga perlu dilibatkan

    oke


Beri tanggapan

Anda harus masuk log untuk mengirim sebuah komentar.

Kategori