Sistem parlementer

Peta perbedaan jenis sistem parlementer

  Monarki konstitusional di mana kekuasaan berada di tangan parlemen.

  Republik parlementer di mana parlemen secara efektif terpisah dari kepala negara.

  Republik parlementer dengan presiden eksekutif dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada parlemen

Bagian dari seri artikel tentang
Politik
Topik utama Daftar artikel politik Ekonomi politik Filsafat politik Politik menurut negara Politik menurut pembagian negara Sejarah politik Sejarah politik dunia
Sistem politik Anarkis Demokrasi Direksional Ekonomi campuran Federasi Feodalisme Kapitalis Liberalis Kediktatoran Komunis Meritokrasi Monarki Negara-kota Parlementer Presidensial Semi-presidensial Teokrasi
Disipilin akademik Ilmu politik Ilmuwan politik Hubungan internasional (teori) Politik perbandingan
Administrasi publik Birokrasi Birokrasi tingkat rendah Adhockrasi
Kebijakan Kebijakan publik (Doktrin hukum) Kepentingan umum Kebijakan luar negeri
Organ pemerintahan Pemisahan kekuasaan Pembagian kekuasaan Legislatif Eksekutif Yudikatif Komisi pemilihan umum
Topik lain Kedaulatan Teori perilaku politik Biologi dan orientasi politik
Subseri Pemilihan umum Sistem pemilihan umum Pemungutan suara Federalisme Bentuk pemerintahan Ideologi Kampanye politik Partai politik
Portal politik

Istana Westminster, "Ibu semua parlemen."

sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan yang parlemennya memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Berbeda dengan sistem presidensiil, sistem parlemen dapat memiliki seorang presiden dan seorang perdana menteri, yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Dalam presidensiil, presiden berwenang terhadap jalannya pemerintahan, namun dalam sistem parlementer presiden hanya menjadi simbol kepala negara saja.

Sistem parlementer dibedakan oleh cabang eksekutif pemerintah tergantung dari dukungan secara langsung atau tidak langsung cabang legislatif, atau parlemen, sering dikemukakan melalui sebuah veto keyakinan. Oleh karena itu, tidak ada pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang eksekutif dan cabang legislatif, menuju kritikan dari beberapa yang merasa kurangnya pemeriksaan dan keseimbangan yang ditemukan dalam sebuah republik kepresidenan.

Sistem parlemen dipuji, dibanding dengan sistem presidensiil, karena kefleksibilitasannya dan tanggapannya kepada publik. Kekurangannya adalah dia sering mengarah ke pemerintahan yang kurang stabil, seperti dalam Republik Weimar Jerman dan Republik Keempat Perancis. Sistem parlemen biasanya memiliki pembedaan yang jelas antara kepala pemerintahan dan kepala negara, dengan kepala pemerintahan adalah perdana menteri, dan kepala negara ditunjuk sebagai dengan kekuasaan sedikit atau seremonial. Namun beberapa sistem parlemen juga memiliki seorang presiden terpilih dengan banyak kuasa sebagai kepala negara, memberikan keseimbangan dalam sistem ini.

Negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer adalah Inggris, Jepang, Belanda, Malaysia, Singapura dan sebagainya.

Ciri-ciri sistem parlementer

Pendalaman teori	Republik konstitusional			Monarki konstitusional
	Presidensial	Semipresidensial	Parlementer	Parlementer
Kepala negara	Presiden			Raja/Ratu
Kepala pemerintahan	Presiden	Perdana Menteri
Sifat kepala negara	Populer		Seremonial
Sifat kepala pemerintahan	Populer	Seremonial	Populer
Kekuasaan kepala negara	Pemisahan atau pembagian			Hanya pemisahan
Masa jabatan kepala negara	ditentukan jangka waktu (maksimal 2 periode)			seumur hidup
Masa jabatan kepala pemerintahan	ditentukan jangka waktu (maksimal 2 periode)	tidak ditentukan jangka waktu
Kekuasaan negara	Pemisahan atau pembagian			Hanya pemisahan
Hak prerogratif untuk eksekutif	Presiden		Perdana Menteri
Hak kekuasaan wilayah negara	Presiden		Perdana Menteri
Hak pendapat menurut UUD/UU/peraturan diberlakukan/dicabut	Presiden		Perdana Menteri
Tampilan kepala negara dalam kabinet	ya			tidak (kecuali ada undangan Perdana Menteri)
Eksekutif tanggungjawab kepada legislatif	tidak	ya
Eksekutif dijatuhkan legislatif	tidak		ya
Posisi eksekutif	Partai politik dan profesional		Hanya Partai Berkuasa Mayoritas Parlemen (termasuk partai koalisi)
Posisi kedudukan legislatif dengan eksekutif	sejajar	legislatif lebih tinggi dibandingkan eksekutif
Pembubaran legislatif oleh eksekutif	tidak		ya
Keputusan kepala negara	tidak dapat diganggu gugat (keputusan mutlak)			dapat diubah melalui legislatif
Keterlibatan kepala negara untuk hak partai politik/hak pemilih	ya			tidak
Keterlibatan anggota keluarga kepala negara untuk hak partai politik/hak pemilih/anggota eksekutif	ya			tidak
Jumlah keturunan dalam posisi kepala negara	tidak tentu			hanya satu
Rangkap jabatan kepala negara	ya			tidak
Pengusulan/Pengubah/Pengganti/Perbaikan UUD/UU/peraturan bersama dengan legislatif	Presiden		Perdana Menteri
Pemilihan kepala negara	dipilih rakyat (langsung) atau parlemen (tidak langsung)			diwariskan turun temurun menurut UU
Pemilihan kepala pemerintahan	dipilih rakyat (langsung) atau parlemen (tidak langsung)	ditunjuk Presiden	dipilih rakyat (langsung) atau parlemen (tidak langsung)
Hukuman kepada kepala negara	Pemakzulan			Dilucut haknya
Hukuman kepada kepala pemerintahan	Pemakzulan	Mosi tak percaya
Lingkungan Istana Negara	kalangan umum			pribadi
Posisi elite/orang kaya	setara			dianggap bangsawan/feodal
Pemilihan parlemen	tepat waktu		berubah-ubah sesuai dengan keputusan Perdana Menteri

Bentuk pemerintahan di berbagai negara. Sistem parlementer penuh berwarna oranye. Sistem monarki konstitusional dengan parlemen kuat berwarna merah, monarki konstitusional dengan parlemen lebih lemah dari raja berwarna magenta.

Ciri-ciri pemerintahan parlemen yaitu:

• Dikepalai oleh seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan sedangkan kepala negara dikepalai oleh presiden/raja.
• Kekuasaan eksekutif presiden ditunjuk oleh legislatif sedangkan raja diseleksi berdasarkan undang-undang.
• Perdana menteri memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen.
• Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.
• Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.
• Kekuasaan eksekutif dapat dijatuhkan oleh legislatif.

Kelebihan dan kelemahan sistem parlementer

Kelebihan Sistem Pemerintahan Parlementer:

• Pembuat kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Hal ini karena kekuasaan eksekutif dan legislatif berada pada satu partai atau koalisi partai.
• Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas.
• Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan.
• Pembuatan keputusan memakan waktu yang cepat.

Kekurangan Sistem Pemerintahan Parlementer:

• Kedudukan badan eksekutif atau kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen.
• Kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tidak bisa ditentukan berakhir sesuai dengan masa jabatannya karena sewaktu-waktu kabinet dapat bubar.
• Kabinet dapat mengendalikan parlemen. Hal itu terjadi apabila para anggota kabinet adalah anggota parlemen dan berasal dari partai mayoritas. Karena pengaruh mereka yang besar diparlemen dan partai, anggota kabinet dapat mengusai parlemen.
• Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif. Pengalaman mereka menjadi anggota parlemen dimanfaatkan dan manjadi bekal penting untuk menjadi menteri atau jabatan eksekutif lainnya.

Negara dengan sistem pemerintahan parlementer

Afrika

Statue of President Nelson Mandela of South Africa in Parliament Square, London

Country	Connection between legislative and executive branch
Botswana	Parliament of Botswana appoints the Cabinet
Ethiopia	Federal Parliamentary Assembly appoints the Council of Ministers
Libya	General National Congress approves the Cabinet of Libya
Mauritius	National Assembly appoints the Cabinet of Mauritius
South Africa	Parliament of South Africa elects the President who appoints the Cabinet of South Africa

Amerika

Parliament Canada

Country	Connection between legislative and executive branch
Antigua and Barbuda	Parliament of Antigua and Barbuda appoints the Cabinet of Antigua and Barbuda
The Bahamas	Parliament of the Bahamas appoints the Cabinet of the Bahamas
Barbados	Parliament of Barbados appoints the Cabinet of Barbados
Belize	National Assembly appoints the Cabinet of Belize
Canada	House of Commons of Canada approves the Prime Minister of Canada, who forms the Cabinet of Canada
Dominica
Grenada	Parliament of Grenada elects the Prime Minister of Grenada
Jamaica	Parliament of Jamaica appoints the Cabinet of Jamaica
Saint Kitts and Nevis	National Assembly elects the Prime Minister of Saint Kitts and Nevis
Saint Lucia	Parliament of Saint Lucia appoints the Prime Minister of Saint Lucia
Saint Vincent and the Grenadines	House of Assembly appoints the Prime Minister of Saint Vincent and the Grenadines
Trinidad and Tobago	Parliament of Trinidad and Tobago approves the Prime Minister of Trinidad and Tobago

Asia

Sansad Bhavan, parliament building of largest democracy, India

Council of Representatives of Iraq

Knesset of Israel in Jerusalem

Parliament of Malaysia

Country	Connection between legislative and executive branch
Bangladesh	Jatiyo Sangshad appoints the Cabinet of Bangladesh
Bhutan	Parliament of Bhutan approves the Lhengye Zhungtshog
Cambodia	Parliament of Cambodia approves the Council of Ministers
India	Parliament of India approves the Prime Minister of India who formed Cabinet of India
Iraq	Council of Representatives approves the Cabinet of Iraq
Israel	Knesset approves the Cabinet of Israel
Japan	Diet of Japan appoints the Prime Minister who appoints the Cabinet of Japan
Kuwait	National Assembly approves the Crown Prince who appoints the Prime Minister who appoints the Cabinet of Kuwait
Kyrgyzstan	Supreme Council approves the Prime Minister of Kyrgyzstan
Lebanon	Parliament of Lebanon approves the Cabinet of Lebanon
Malaysia	Parliament of Malaysia appoints the Cabinet of Malaysia
Mongolia	State Great Khural confirms the Government of Mongolia
Nepal	Constituent Assembly appoints the Cabinet of Nepal
Pakistan	Parliament of Pakistan appoints the Cabinet of Pakistan
Singapore	Parliament of Singapore approves the Cabinet of Singapore
Thailand	House of Representatives appoints the Prime Minister who appoints the Cabinet of Thailand
Turkey	Grand National Assembly approves the Cabinet of Turkey

Eropa

The administrative building of the Albanian Parliament

Country	Connection between legislative and executive branch
Albania	Parliament of Albania approves the Cabinet of Albania
Austria	Parliament of Austria appoints the Cabinet of Austria
Belgium	Federal Parliament approves the Cabinet of Belgium
Bulgaria	National Assembly appoints the Council of Ministers of Bulgaria
Croatia	Croatian Parliament appoints the Croatian Government
Czech Republic	President of the Czech Republic appoints the leader of the largest party or coalition in the Parliament as Prime Minister, who forms the Cabinet
Denmark	The Monarch appoints, based on recommendations from the leaders of the parties in Folketinget, the cabinet leader who is most likely to successfully assemble a Cabinet which will not be disapproved by a majority in Folketinget.
Estonia	Riigikogu appoints the Government of the Republic of Estonia
Finland	Parliament of Finland appoints the Cabinet of Finland
Germany	Bundestag elects the Federal Chancellor, who forms the Cabinet
Greece	Hellenic Parliament approves the Cabinet of Greece
Hungary	National Assembly approves the Cabinet of Hungary
Iceland	Althing appoints the Cabinet of Iceland
Ireland	Oireachtas appoints the Government of Ireland
Italy	Italian Parliament appoints the Cabinet of Italy
Kosovo	Assembly of Kosovo appoints the Government of Kosovo
Latvia	Saeima appoints the Cabinet of Ministers of the Republic of Latvia
Lithuania	Seimas appoints the Government of Lithuania
Luxembourg	Chamber of Deputies appoints the Cabinet of Luxembourg
Republic of Macedonia	Assembly approves the Government of Macedonia
Malta	House of Representatives appoints the Cabinet of Malta
Moldova	Parliament of Moldova appoints the Cabinet of Moldova
Montenegro	Parliament of Montenegro appoints the Government of Montenegro
Netherlands	Staten-Generaal appoints the Cabinet of the Netherlands
Norway	The Monarch appoints the MP leading the largest party or coalition in Stortinget as Prime Minister, who forms the Cabinet
Poland	Parliament of Poland approves the Cabinet of Poland
Serbia	National Assembly appoints the Government of Serbia
Slovakia	National Council approves the Government of Slovakia
Slovenia	National Assembly appoints the Government of Slovenia
Spain	The General Courts elects the President of the Government, who forms the Cabinet
Sweden	The Riksdag elects the Prime Minister, who in turn appoints the other members of the Government
Switzerland	Federal Assembly elects the Federal Council
United Kingdom	The Monarch appoints the MP leading the largest party or coalition in the House of Commons as Prime Minister, who forms the Cabinet

Pasifik

Parliament of New Zealand

National Parliament of Papua New Guinea

Country	Connection between legislative and executive branch
Australia	Parliament of Australia appoints the Cabinet of Australia
New Zealand	Parliament of New Zealand appoints the Cabinet of New Zealand
Papua New Guinea	National Parliament appoints the Cabinet of Papua New Guinea
Samoa	Legislative Assembly appoints the Cabinet of Samoa
Vanuatu	Parliament of Vanuatu appoints the Cabinet of Vanuatu

Lihat pula

• Sistem presidensial
• Sistem semipresidensial