Oleh : Agus Adi Priyanto

TAHUN 2017 di berbagai penjuru Kabupaten Cilacap Jawa Tengah pekerjaan konstruksi hampir merata dengan pendanaan dari berbagai sumber. Dalam hal ini ada hal menarik yang menjadi sorotan dalam tercapainya pekerjaan baik.

Pencapaian dalam pelaksanaan pekerjaan infrastruktur yang ada, salah satu hal yang menarik juga merupakan faktor pendukung pencapaian pekerjaan konstruksi dengan baik di kabupaten Cilacap adalah adanya BUKU DIREKSI dalam setiap pelaksanaan pekerjaan infrastruktur.

Fungsi buku direksi tersebut adalah untuk mendukung progres suatu pekerjaan konstruksi. Nantinya tertuang dalam buku itu laporan yang bersifat mingguan maupun laporan bulanan. Selain itu, Buku Direksi untuk komunikasi antara pemborong / penyedia jasa (PJ) dengan direksi (PPK, pengawas lapangan, konsultan pengawas) dan PJ wajib menyiapkan Buku Direksi.

Tidak sedikit pelaku pekerjaan konstruksi yang ada menganggap remeh buku direksi. Padahal, dengan peran aktif masing – masing pelaku untuk mengisi dan menanggapi buku direksi, suatu pekerjaan konstruksi dapat terdata atau terdokumentasi dengan baik yang pada akhirnya mendukung progres pekerjaan.

Tiap perubahan dan perintah dalam pekerjaan konstruksi milik pemerintah pemkab Cilacap ini harus tertulis dengan disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis. PJ yang bandel (tidak mau mendengar masukan) perlu diingatkan secara tertulis di buku direksi, tentu saja dengan melihat tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Sebelum diingatkan secara tertulis dengan surat teguran, direksi dari Dinas terkait dapat mengingatkan melalui buku direksi dan jangan lupa meminta PJ menanggapi peringatan atau perintah tersebut pada saat itu juga di buku direksi. Sebagai direksi yang mewakili pemerintah harus cermat dan detail dalam melakukan pengawasan pekerjaan, sehingga kalau terjadi masalah di lapangan bisa langsung memerintahkan kepada PJ untuk memperbaiki.

Semua perintah atau permohonan harus tertulis, untuk mempercepat waktu, perintah tersebut ditulis di Buku Direksi terlebih dahulu sebelum membuat surat perintah tertulis. Karena tentu saja menulis surat atau menulis di Buku Direksi lebih cepat menulis di Buku Direksi.

Jangan sampai PJ menyalahkan direksi karena terlambat memberi pemerintah. Harus dipastikan orang yang menulis di buku direksi adalah orang- orang yang terlibat dalam pekerjaan tersebut sebagaimana tertuang dalam kontrak. Jangan sampai pelaksana PJ yang menuliskan tanggapan bukan personil yang diajukan dalam kontrak.

Tidak kalah penting juga jika terjadi perubahan personil harus dimintakan persetujuan ke PPK secara tertulis dengan dilampiri ijasah dan sertifikat keahlian. PPK menyetujui apabila personil tersebut sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan dalam kontrak.

Jadi peran Buku Direksi sangat penting apabila pekerjaan konstruksi di kabupaten Cilacap ini mengalami kegagalan konstruksi karena bisa dijadikan bukti tertulis. Tentu saja kita tidak ingin setiap pekerjaan konstruksi di kabupaten Cilacap mengalami hal tersebut.

Komitmen semua yang terlibat dalam pekerjaan konstruksi untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak sangat penting. Apabila ada salah satu pihak ingin mendapatkan keuntungan yang besar tanpa memikirkan resiko, sebagai PPK harus tegas menolak apabila diiming – imingi uang untuk nemuluskan jalan mereka.

Apalagi kalau hal tersebut menyangkut kekuatan konstruksi, jangan main-main dengan spesifikasi teknis yang mengakibatkan turunnya mutu atau kualitas, karena resikonya bisa terjadi kegagalan konstruksi maupun kegagalan bangunan yang ada di kabupaten Cilacap.

Dengan adanya pelaporan administrasi (buku direksi) yang baik, akan terdeteksi siapa yang bertanggung jawab apabila terjadi kegagalan bangunan.

Agus Adi Priyanto, Adalah Koordinator Liputan Fokuscilacap.com.