Home » Opini » Demokrasi Kehilangan Esensi

Demokrasi Kehilangan Esensi


OPINI

OPINI

Victorynews-media.com-PEMILU, termasuk di dalamnya pilkada, pileg, dan pilpres, harusnya menjadi arena sekaligus indikator utama demokrasi yang berujung pada kualitas pemerintahan dan parlemen yang dihasilkan. Menjadi arena karena setiap kekuatan politik secara individu maupun kelompok berhak terlibat di dalamnya. Sedangkan sebagai indikator, pemilu mulai dari proses sampai dengan hasil merupakan jaminan legitimasi dan kualitas demokrasi dan pemerintahan yang dihasilkan. Akan tetapi realitas dan praksis berkata lain. Pemerintahan dan parlemen yang dihasilkan demokrasi melalui pemilu hanya menyisakan persoalan-persoalan pembangunan tidak terselesaikan. Infrastruktur, fasilitas kesehatan dan pendidikan, pengentasan kemiskinan, korupsi hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi masalah klasik yang tak berujung. Tulisan ini tidak akan meletakkan semua persoalan tersebut di sini, namun mencoba mengangkat beberapa persoalan mendasar yang diidentifikasi sebagai penyebab utama pemilu tidak berkualitas akibat kehilangan spirit dan esensi demokrasi.

Pertama, kinerja partai politik (parpol). Bukan rahasia lagi jika partai politik selama ini telah berubah menjadi mesin politik tanpa konsep dan program kerja jelas. Itu sebabnya parpol lebih banyak tidur saat pemilu selesai. Kebangkitan kerja-kerja politik parpol, baru muncul dan bergairah ketika pemilu menjelang.

Struktur yang lengkap secara hirarkis maupun horisontal bukan menjadi jaminan parpol memiliki program dan kualitas kinerja. Kaderisasi yang mestinya jadi basis eksistensi dan keberlanjutan parpol  mengalami mati suri. Akibatnya rekrutmen politik menggunakan segala cara, dan rahim untuk menghasilkan kader-kader karbitan tanpa platform ideologi yang jelas, dan kuat. Konflik internal dengan sendirinya gampang terjadi dikarenakan ketiadaan ikatan ideologis di antara para aktor parpol yang harusnya dibangun dalam proses kaderisasi. Persoalan internal ini diikuti dengan persoalan eksternal. Parpol tidak mempunyai hubungan komunikasi dan kerja permanen dengan rakyat, terutama konstituennya. Ini pada gilirannya membuat parpol tidak mengetahui pasti persoalan faktual, dan aktual di masyarakat.

Kedua, rekrutmen politik. Buruknya kinerja parpol secara internal dan eksternal makin menjadi-jadi tatkala rekrutmen politik dilakukan tanpa mekanisme yang baik. Fenomena rekrutmen calon kepala daerah, caleg, dan capres sering kali dilakukan melalui cara-cara eksklusif yang jauh dari transparansi, apalagi keterlibatan konstituen. Bahkan struktur parpol menengah ke bawah cuma menjadi alat legitimasi keputusan para petinggi partai yang berjiwa oligarkis dan status quo. Manakala mekanisme rekrutmen tidak representatif, politik formalisme dan materialisme mendapatkan persemaiannya. Mekanisme-mekanisme dadakan untuk melakukan rekrutmen muncul dan sekadar menjadi formalitas. Justru basis materialisme menguat dan dengan luar biasa makin menutup ruang bagi ideologi politik.

Ketiga, politik materialisme. Menguatnya materialisme dalam politik bukan karena sektor ekonomi sulit dipisahkan dari politik. Namun lebih kuat didorong oleh ketiadaan ideologi, program kerja, dan instrumen politik aktor dan parpol dalam membangun relasi dan kerja-kerja politik. Aktor dan parpol hanya memiliki strategi yang bukan turunan dari visi dan misi politik berbasis ideologi. Strategi politik cenderung didasarkan pada nafsu politik instan mengejar kekuasaan. Dengan begitu basis material dalam bentuk politik uang, barang, dan berbagai variannya menjadi jawaban yang tak terhindarkan. Apalagi kehilangan waktu dan momentum dalam politik hanya mungkin dibayar lewat politik materialisme.

Keempat, lemahnya instrumen, kesadaran, dan penegakan hukum terkait tahapan-tahapan pemilu. Kondisi ini secara resipropkal mengakibatkan tingkat kepercayaan subjek hukum terdegradasi. Degradasi ini  berlangsung hampir terus menerus dan berdampak serius pada terciptanya keengganan masyarakat untuk sadar hukum. Kesadaran hukum dianggap percuma karena dinilai tidak akan mengubah keadaan. Saat yang sama, kinerja aparat penegak hukum juga tidak bebas dari perluasan jejaring privat dan transaksional sebagaimana dikemukakan di atas. Hukum tebang pilih menjadi penjelasannya. Apalagi sudah menjadi pengetahuan bersama, bahwasannya hukum di negeri ini berjalan di bawah tekanan politik sehingga ruang kerjanya pun dikerangka oleh dan dalam batasan-batasan yang ditentukan oleh kekuatan politik.

Kelima, pemilu tanpa demos (rakyat). Demokrasi dan politik telah menggeser ruang publik ke ruang domestik. Demokrasi tanpa publik, demokrasi tanpa demos. Konsolidasi politik dalam pemilu selalu menempatkan tokoh-tokoh primordial sebagai identitas pertama dan utama yang harus didekati saat mencari suara dalam pemilu. Publik dengan demikian hanya merupakan perluasan jejaring privat. Demokrasi tidak lagi merupakan arena dan metode kontestasi demos dan kratos tetapi berubah wajah menjadi arena dan metode kontestasi jejaring privat dalam raut keluarga, etnis, agama, koneksi, pertemanan, dan sejenis lainnya. Di luar bentuk politik primordial ini hanyalah politik transaksional. Ketika jejaring privat ini tidak dimiliki aktor dan parpol dalam kontestasi politik, maka politik transaksional menjadi keniscayaan. Demos kehilangan tempat dalam pemilu dan demokrasi. Ini sesungguhnya raut lain dari pemilu tanpa demokrasi.

 

Tembok Eksklusivitas

Deretan persoalan di atas tidak bisa dianggap remeh. Parpol harus keluar dari tradisi kerja politik instan selama ini. Program dan kerja politik yang jelas harus dimiliki parpol dan dilakukan terus menerus. Bukan menjelang pemilu saja. Eksklusivitas rekrutmen politik oleh parpol juga mesti diruntuhkan. Tembok eksklusivitas telah menjadi penjara yang membunuh hak-hak politik dan demokrasi setiap individu yang merangkai diri sebagai warga negara. Audit keuangan dan evaluasi lima tahunan terhadap struktur kepengurusan dan kesekretariatan parpol tidak cukup untuk menjamin kinerja politik dari parpol. Dibutuhkan lebih dari itu agar parpol serius bertanggung jawab terhadap keberlangsungan demokrasi. Audit dan evaluasi perlu dilakukan sampai dengan program kerja dan penilaian terhadap kinerja tahunan dalam satu periode politik berdasarkan standarisasi berbasis kepentingan pembangunan demokrasi.

Selain itu, kejelasan dan ketegasan ideologis harus ditunjukkan oleh parpol. Tujuannya menghasilkan relasi dan gagasan kehidupan politik bersama di atas gerak demokrasi menuju the good life. Jika ideologi menjadi bahan bakar dan materi relasi, serta gagasan kehidupan politik bersama, maka dengan sendirinya politik materialisme tidak mendapatkan ruang kondusif. Kalaupun ada, bingkainya dibatasi pada sekunderitas. Sejalan dengannya, kepastian hukum terkait substansi instrumen, kesadaran, dan penegakannya harus bisa menjadi penjamin bekerjanya demokrasi yang sehat. Jika ruang politik di mana partai politik dan rakyat berada dibarengi dengan basis ideologis yang jelas, dan tegas, dan dipayungi oleh kepastian hukum, maka sesungguhnya prosedur demokrasi dalam bentuk apa pun tidak akan kehilangan makna dan arah tujuannya. Sebaliknya, bila semua ini cuma ada dalam angan-angan setiap kita, maka keniscayaan demokrasi tanpa demos hingga pemilu kehilangan esensi demokrasi, bukan sesuatu yang mustahil. Demokrasi dan pemilu pun hanya akan berubah menjadi alat paling ampuh bagi mereka yang kuat, kaya, dan berkuasa untuk mendominasi dan menguasai panggung, dan proses politik.

Rudi Rohi Peneliti IRGSC

 

© 2013 Victorynews-media.com. All rights reserved by devCorp

Scroll to top