Kasus

Pajak Pertambahan Nilai Kegiatan Membangun Sendiri (PPN Swakelola)

Yup. Kegiatan membangun sendiri memang terutang pajak pertambahan nilai yang disebut dengan “PPN Atas Kegiatan Membangun Sendiri” alias “PPN Swakelola”. Kegiatan membangun sendiri yang seperti apa? Apa kriterianya? Berapa tarifnya? Bagaimana cara menghitung dan melaporkannya? Dibahas di tulisan ini. Obyek

<b>Strategi Pengamanan</b> Penerimaan Pajak 2012 Mengecewakan dan Menyakitkan

Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak 2012 Mengecewakan dan Menyakitkan

Beberapa hari lagi batas penyampaian SPT PPh, baik wajib pajak badan maupun perorangan, akan berakhir. Penyampaian SPT ini akan menjadi salah satu parameter keberhasilan Ditjen Pajak dalam menjalankan “strategi pengamanan penerimaan pajak” 2012—yang menurut saya bukan hanya mengecewakan, tetapi juga

Apakah Pajak Bisa Diakali?

Bagi mereka yang berprofesi sebagai konsultan keuangan atau pajak, “apakah pajak bisa diakali?” ini adalah pertanyaan yang lumrah didengar, terutama dari para kliennya. Dan mereka harus siap dengan jawaban yang, idealnya, tidak mengecewakan klien di satu sisinya, tetapi juga tidak

<b>Jika Penjualan Ekspor</b> Dikenakan PPN Oleh Pemeriksa Pajak 2

Jika Penjualan Ekspor Dikenakan PPN Oleh Pemeriksa Pajak 2

Di tulisan sebelumnya saya sudah bahas penyebab mengapa penjualan ekspor kerap dianggap penjualan lokal dan dikenakan PPN oleh pemeriksa pajak. Saya kilas-balik sedikit. Dua kasus yang paling sering saya temui, yaitu: (1) penjualan ekspor melalui kurir dianggap penjualan lokal, karena

<b>Saat Penjualan Ekspor</b> Dikenakan PPN Bagian Pertama

Saat Penjualan Ekspor Dikenakan PPN Bagian Pertama

“Lho koq bisa? Bukankah penjualan ekspor seharusnya tidak kena PPN?”, mereka yang paham PPN mungkin bertanya. Sesungguhnya bukan tidak kena, melainkan karena pemerintah sedang mendorong pertumbuhan ekspor, maka tarif PPN-nya dikenakan nol persen. Dengan kata lain, tidak terutang PPN. Hanya saja,

<b>Credit Suisse Membayar USD 207 Juta</b> Untuk Penghindaran Pajak

Credit Suisse Membayar USD 207 Juta Untuk Penghindaran Pajak

Setelah di tahun 2009 UBS—bank nomor satu di Swiss membayar $780 juta kepada pemerintas AS, kini giliran Credit Swisse—bank nomor dua terbesar di Swiss yang membayar (suap?) kepada pemerintah Jerman dengan angka yang tidak bisa dibilang kecil, setara dengan USD

Saat Penyerahan Barang, Terutang PPN, dan Tanggal Faktur Pajak

Saat penyerahan barang, pengakuan terutang PPN, dan tanggal pembuatan faktur pajak sering membingungkan bagi para pengusaha kena pajak (PKP), terutama untuk penjualan barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP) dengan kondisi penyerahan (term of delivery) tertentu. Menjadi agak

<b>Kantor Pajak AS</b> Makin Gencar Mengejar Para Bankir Bank Swiss

Kantor Pajak AS Makin Gencar Mengejar Para Bankir Bank Swiss

Kantor pajak AS, Internal Revenue Services (IRS) makin gencar mengejar dan menangkapi bankir-bankir bank swiss—yang diduga terlibat penghindaran, penggelapan, dan bentuk konspirasi perpajakan AS lainnya. Hasilnya? Memang luar biasa, makin banyak saja banker yang ditangkap, dan diadili. Tiga bank yang

HSBC Mengingatkan Nasabahnya Tentang Penghindaran Pajak

Di tengah-tengah gencarnya pemerintah Amerika Serikat (AS) mengejar warga yang menyembunyikan asetnya di luar negeri, bank raksasa yang berbasis di London, HSBC baru-baru ini mengingatkan nasabah warga AS keturunan India untuk ‘berhati-hati’ terhadap denda rendah yang ditawarkan oleh pemerintah AS

Mungkinkah Prosedur Ini Penyebab Maraknya Korupsi Pajak?

Kasus korupsi dan penyelewengan pajak marak terjadi beberapa tahun belakangan ini. Tanpa perlu disebutkan satu-per-satu, saya yakin khalayak luas (terutama para penggiat keuangan dan perpajakan) mengikuti perkembangannya. Sangat memprihatinkan memang. Di tengah-tengah kerja keras Ditjen Pajak dalam mengejar target pendapatan

Pengadilan Pajak Tidak Punya Arsip? Koq Bisa?

Saya dikagetkan oleh sebuah headline di inilah.com yang menyebutkan bahwa pengadilan pajak tidak punya arsip. Hal itu disampaikan oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementrian keuangan. Dan karena hal itu, maka Itjen meminta agar semua risalah kasus yang masuk pengadilan pajak dipaparkan

Kasus

Loading, Please Wait!