JOMBANG - Krisis keuangan global yang tengah berlangsung saat ini akan berdampak pada nasib para buruh di berbagai unit usaha dan perusahaan. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akan terjadi, dan para buruh akan kehilangan penkerjaan.
Kondisi semacam itu sudah diantisipasi oleh Departemen Tenaga kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans). Sebagai solusi dari PHK yang tak terhindarkan tersebut, Depnakertrans meluncurkan program Ayo Pokoke Harus Kerja (AYO PHK). Untuk melaksanakan program itu, disediakan dana sekitar Rp 1,2 triliun.
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Erman Suparno, menyatakan, dalam program AYO PHK tersebut, akan diciptakan usaha-usaha di sektor riil dan berbagai program pemberdayaan masyarakat. Para buruh yang terkena PHK akan menjadi sasaran program ini.
"Jadi kami mengajak agar para buruh tetap bekerja, meski terkena PHK. Karena itu jangan sampai para buruh ini akibat terjadi PHK tidak bekerja lagi. Jadi program ini untuk para buruh," ujar Menakertrans Erman Suparno, saat menghadiri kegiatan nikah massal di Desa Mojokrapyak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, Minggu malam.
Dikatakanya, program yang diluncurkan tersebut diharapkan bisa mengatasi persoalan ketenagakerjaan, akibat krisis keuangan global yang terjadi saat ini. Dengan digerakanya sektor riil dan berbagai program pemberdayaan, maka perekonomian tetap berjalan dan bisa menyerap tenaga kerja.
"Soal pemutusan hubungan kerja ini, bukan hanya terjadi di Indonesia. Di negara-negara lain juga terjadi hal yang sama, malah lebih parah. Yang terpenting kita bisa mengatasi dampak dari PHK ini dan mencari solusi yang tepat," tandas Erman Suparno.
Terkait dengan kemungkinan terjadinya PHK di sejumlah perusahaan, Menakertrans meminta, kepada pihak perusahaan agar tidak tergesa-gesa melakukan PHK. Managemen perusahaan diminta untuk secara cermat melakukan langkah-langkah yang bisa menghindarkan terjadinya PHK.
"Saya rasa PHK ini langkah terakhir. Dan jangan sampai perusahaan dengan mudah melakukan PHK. Dan yang paling penting adalah, hak-hak pekerja harus dipenuhi," tandas Erman Suparno.
Dijelaskan Manakertrans, terkait dengan pemulangan para TKI Indonesia yang bekerja di luar negeri, terutama di Malaysia, sebagai akibat PHK di tempat kerjanya, Depnakertrans juga sudah melakukan langkah-langkah.
Erman mengaku sudah membicaraka hal tersebut dengan duta besar (dubes) Indonesia di Malaysia. Selain itu, sejak krisis keuangan global muncul, ia juga sudah mengagendakan pertemuan dengan Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia.
Dari berbagai pertemuan yang dilakukan baik dengan Dubes RI di Malaysia dan pejabat di Malaysia, para TKI Indonesia yang terkena PHK hanya sekitar 10 ribu orang. Ini disebabkan, dampak krisis keuangan global itu hanya menyakut sektor manufaktur.
"Katanya akan ada pemulangan 100 ribu TKI itu, baru prediksi saja. Kebanyakan TKI di sana itu bekerja di sektor riil. Untuk pemulangan yang terkena PHK itupun juga tidak dilakukan secara serentak, melainkan secara bertahap," tandas Erman Suparno. - juw/ahi
