Pembiayaan perubahan iklim mengacu pada pembiayaan lokal, nasional atau trans-nasional, yang dapat diperoleh dari berbagai sumber, termasuk pembiayaan publik, swasta dan sumber alternatif lainnya, untuk program atau kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Upaya untuk mengatasi perubahan iklim memerlukan investasi skala besar agar dapat mengurangi emisi secara signifikan.
Tujuan utama dari pembiayaan perubahan iklim adalah untuk memobilisasi sumber pendanaan publik dan swasta, internasional dan domestik, dan disesuaikan dengan kebutuhan pencapaian tujuan dari upaya adaptasi dan mitigasi.
Indonesia adalah Negara yang memiliki risiko tinggi terhadap perubahan iklim, yang dapat meningkatkan varietas dan insensitas hujan dan kenaikan permmukaan air laut. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) saat ini bergantung pada eksploitasi sumber daya alam, sedangkan kemampuan dan daya dukung lingkungan sedang mengalami penurunan dan terancam oleh dampak perubahan iklim. Hal ini diperburuk dengan peningkatan laju degradasi dari sumber daya alam.
Risiko lingkungan berhubungan erat dengan perubahan iklim dan kerugian yang terjadi harus segera dihentikan untuk kemudian diamankan, sehingga Indonesia dapat keluar dari perangkap negara dengan pendapatan rendah dan menjadi negara dengan pendapatan tinggi pada tahun 2033 pada lingkungan berkelanjutan dalam jangka panjang. Respon Indonesia untuk perencanaan pembiayaan perubahan iklim dan negosiasi dinilai penting untuk perencanaan kesepakatan, sehingga sumber pembiayaan perubahan iklim dalam jumlah yang signifikan dapat dimobilisasi untuk mendukung reformasi struktural perubahan iklim.
